Potongan video pengakuan paman kades yang menjual mobil dinas. Foto: Istimewa
Seorang kepala desa berinisial R di Pulau Morotai, Maluku Utara, diduga menjual mobil dinas milik desa hanya seharga Rp500 ribu kepada seorang tukang besi.
Dugaan ini memicu sorotan serius karena penjualan aset desa seharusnya melalui prosedur resmi, bukan keputusan sepihak.
Kasus ini mencuat setelah beredar video penelusuran yang dilakukan Dinas Perhubungan setempat pada Jumat, 1 Mei 2026.
Informasi penjualan tersebut dibenarkan oleh seorang pria yang mengaku sebagai paman dari kepala desa bersangkutan. Ia menyebut, penjualan dilakukan atas perintah langsung kades, meski dirinya sempat menolak.
“Awalnya saya dipaksa oleh kades untuk jual mobil dinas itu,” ujarnya kepada awak media, Minggu, 3 Mei 2026.
Ia menjelaskan, sang kades berdalih kendaraan tersebut sudah lama rusak. Namun, ia sempat mengusulkan agar mobil diperbaiki karena masih berpotensi digunakan untuk kegiatan desa.
“Saya bilang mungkin masih bisa dipakai kalau diperbaiki. Tapi kades tetap suruh jual,” katanya.
Kekhawatiran soal potensi pelanggaran juga sempat ia sampaikan, terutama jika ada pemeriksaan dari pemerintah daerah. Namun, kata dia, kades tetap bersikeras agar mobil segera dilepas.
“Saya sempat tanya, kalau ada pemeriksaan bagaimana? Tapi kades bilang jual saja,” ungkapnya.
Mobil tersebut akhirnya dijual kepada seorang tukang besi tua yang datang ke lokasi. Meski sempat ditawar hingga Rp2 juta, transaksi tetap dilakukan di angka Rp500 ribu atas desakan kades.
“Karena sudah diperintah, akhirnya saya jual,” katanya.
Diketahui, kendaraan tersebut merupakan mobil dinas milik Desa Bere-Bere Kecil, Kecamatan Morotai Jaya, yang diperoleh pada 2016, jenis Suzuki Mega Carry APV (open cup) berwarna hitam.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola aset desa. Pasalnya, penjualan barang milik desa semestinya melalui mekanisme resmi, termasuk penilaian aset, persetujuan, dan pencatatan administratif—bukan dijual langsung kepada pihak perorangan dengan harga yang jauh dari nilai wajar.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, kepala desa berinisial R belum memberikan tanggapan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…
Polres Ternate melakukan rotasi jabatan dua pejabat kepala satuan (Kasat), yakni Kepala Satuan Intelijen dan…
Muhammad Rifandy menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)…
Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan, NHM Peduli menggelar kegiatan santunan…
Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap buruh di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku…