News

LPP Kelas III Ternate Diduga Tolak Eksekusi JPU Terhadap Terpidana Kasus Perzinahan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate diduga menolak pelaksanaan eksekusi pidana penjara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ternate terhadap seorang terpidana kasus perzinahan.

Terpidana berinisial NRBT alias ET dijadwalkan dieksekusi ke LPP Kelas III Ternate pada Jumat, 23 Januari 2026. Namun, saat proses eksekusi hendak dilaksanakan, petugas LPP disebut tidak menerima terpidana tersebut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 146/Pid.B/2025/PN Tte tertanggal 26 November 2025, NRBT alias ET divonis pidana penjara selama tiga bulan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Ternate, Joice Amelia Ussu, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan hukum, terpidana perempuan harus menjalani pidana penjara di Lapas Perempuan. Namun, ketika terpidana beserta seluruh kelengkapan administrasi dibawa ke LPP, eksekusi tersebut diduga ditolak oleh petugas.

“Benar, setelah terpidana dan seluruh administrasi kami serahkan ke Lapas Perempuan, pelaksanaan eksekusi diduga ditolak dengan alasan telah melewati jam kerja, yakni pukul 12.00 WIT,” ujar Joice.

Joice menegaskan, alasan keterbatasan jam kerja tidak memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai alasan penolakan eksekusi pidana.

“Alasan jam kantor tidak diatur dalam undang-undang. Kami juga mempertanyakan, bagaimana jika eksekusi dilakukan pada malam hari atau di luar jam kerja,” tegasnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Ternate juga telah meminta LPP Kelas III Ternate untuk menerbitkan Berita Acara Penolakan Eksekusi atau setidaknya menyampaikan dasar hukum penolakan tersebut. Namun hingga kini, permintaan tersebut belum dipenuhi.

“Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius kami dalam rangka menjamin kepastian hukum serta kelancaran proses penegakan hukum,” katanya.
Terkait keberadaan terpidana pasca penundaan eksekusi, Joice menyampaikan bahwa NRBT alias ET sementara berada bersama pihak keluarga.

“Kami berharap pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan pada hari Senin mendatang,” pungkasnya.

redaksi

Recent Posts

Imbas Kenaikan Dollar, PAD di Pulau Taliabu Melemah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Pulau Taliabu, Maluku Utara…

17 menit ago

Hudan Irsyadi Raih Anugerah Tokoh Akademisi Budaya di Festival Tara No Ate

Dosen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Hudan Irsyadi, menerima Anugerah Tokoh…

32 menit ago

Kunjungan Pengawasan ke Maba Utara, R. Graal Taliawo: Menjangkau yang Jauh, Merangkul yang Ditinggal dan Terisolasi

Perjalanan panjang kunjungan pengawasannya kali ini, Graal maknai untuk menjangkau yang jauh, merangkul yang ditinggal…

2 jam ago

Pelanggaran yang Disasar Saat Operasi Patuh di Morotai

Pelanggaran melawan arus hingga tidak menggunakan helm menjadi sasaran Operasi Patuh Kie Raha 2026 yang…

8 jam ago

Krisis Sosial Eropa dan Pelajaran untuk Indonesia

Eropa sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena perang di perbatasan, melainkan karena sesuatu yang jauh…

8 jam ago

Polri Bersama Gekrafs Lakukan MoU, Komitmen Lindungi Karya dan Dorong Potensi Ekraf

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) menjalin kerja sama melalui…

1 hari ago