Kasi Pidum Kejari Ternate, Joice Amelia. Foto: Samsul
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate diduga menolak pelaksanaan eksekusi pidana penjara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ternate terhadap seorang terpidana kasus perzinahan.
Terpidana berinisial NRBT alias ET dijadwalkan dieksekusi ke LPP Kelas III Ternate pada Jumat, 23 Januari 2026. Namun, saat proses eksekusi hendak dilaksanakan, petugas LPP disebut tidak menerima terpidana tersebut.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 146/Pid.B/2025/PN Tte tertanggal 26 November 2025, NRBT alias ET divonis pidana penjara selama tiga bulan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Ternate, Joice Amelia Ussu, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan hukum, terpidana perempuan harus menjalani pidana penjara di Lapas Perempuan. Namun, ketika terpidana beserta seluruh kelengkapan administrasi dibawa ke LPP, eksekusi tersebut diduga ditolak oleh petugas.
“Benar, setelah terpidana dan seluruh administrasi kami serahkan ke Lapas Perempuan, pelaksanaan eksekusi diduga ditolak dengan alasan telah melewati jam kerja, yakni pukul 12.00 WIT,” ujar Joice.
Joice menegaskan, alasan keterbatasan jam kerja tidak memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai alasan penolakan eksekusi pidana.
“Alasan jam kantor tidak diatur dalam undang-undang. Kami juga mempertanyakan, bagaimana jika eksekusi dilakukan pada malam hari atau di luar jam kerja,” tegasnya.
Pihak Kejaksaan Negeri Ternate juga telah meminta LPP Kelas III Ternate untuk menerbitkan Berita Acara Penolakan Eksekusi atau setidaknya menyampaikan dasar hukum penolakan tersebut. Namun hingga kini, permintaan tersebut belum dipenuhi.
“Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius kami dalam rangka menjamin kepastian hukum serta kelancaran proses penegakan hukum,” katanya.
Terkait keberadaan terpidana pasca penundaan eksekusi, Joice menyampaikan bahwa NRBT alias ET sementara berada bersama pihak keluarga.
“Kami berharap pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan pada hari Senin mendatang,” pungkasnya.
Kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang menyeret oknum Kepala Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten…
Pemerintah Kota Ternate meluncurkan Program Nexus Gamalama sebagai upaya memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana…
Tim Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate mulai melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan…
Polemik alokasi anggaran jaringan kanal senilai Rp40,8 miliar di Kabupaten Halmahera Timurl menjadi perhatian publik.…
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Maluku…
Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Arif Budiman, menegaskan audit kinerja yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah…