Mantan Plt Kadis PUPR Kepulauan Sula Divonis 2 Tahun Penjara, Direktur CV SBU Dihukum 4 Tahun

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Sula, Jainudin Umaternate.

Dia divonis dalam perkara korupsi proyek peningkatan jalan sentra perkebunan Sanihaya–Modapuhi di Kecamatan Mangoli Utara.

Selain pidana penjara, Jainudin juga dijatuhi denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Dalam perkara yang sama, majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih berat kepada Direktur CV Sumber Berkat Utama (SBU), Devid B. Ia divonis 4 tahun penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari Rp100 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Ketua Majelis Hakim, Kadar Noh, saat membacakan putusan menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keduanya dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 618 dan Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Jainudin, Fahrudin Maloko, menegaskan bahwa kliennya tidak menerima uang sepeser pun dari proyek yang menjadi objek perkara. Menurutnya, fakta tersebut juga menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga Jainudin tidak dibebani pembayaran uang pengganti.

“Klien kami tidak menerima sepeser pun uang dalam perkara ini. Hal itu dikuatkan dalam putusan, di mana yang bersangkutan tidak dibebankan membayar uang pengganti,” ujar Fahrudin, Selasa, 7 Juli 2026.

Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan penasihat hukum untuk menentukan sikap. Melalui kuasa hukumnya, Jainudin menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut.

Sebagai informasi, perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan sentra perkebunan Desa Modapuhi–Sanihaya pada 2023 dengan nilai anggaran sebesar Rp5,2 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan hasil audit Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.320.288.177.