News

Modus Bikin Lapangan, Galian C di Halmahera Utara Ini Diduga Ilegal

Aktivitas galian C yang menambang material tanah di Desa Bale, Kecamatan Tobelo Selatan, Halmahera Utara, diduga dilakukan tanpa izin alias ilegal.

Galian yang berlokasi tak jauh dari Jalan Utama Trans Halmahera ini sudah berlangsung bertahun-tahun.

Sesuai informasi yang dihimpun cermat, aktivitas galian ini dilakukan hanya dengan berdasarkan surat kesepakatan dan tak memiliki izin lainnya.

Seperti yang dipantau, tampak sejumlah ekskavator mengeruk tanah dan mengangkutnya ke truk. Harga per dum truk dijual bervariasi, mulai dari Rp125 ribu sampai Rp150 ribu.

Pemilik galian C, Hery, saat dikonfirmasi mengaku bahwa aktivitas penambangan ini sebelumnya disepakati untuk pembuatan lapangan bola kaki.

Dengan dasar itu, kata dia, pihaknya bersama Pemerintah Desa Bale mendatangi Polsek Tobelo Selatan yang selanjutnya diarahkan ke Polres Halmahera Utara.

“Ketika aktivitas (galian C) ini jalan, dari Polda turun ke lokasi, sempat dimintai keterangan, dan dipanggil ke Polda. Saya, Kades dan Sekretaris telah menjelaskan bahwa ini untuk membuat lapangan,” ucap Hery, Kamis, 23 November 2023.

Ia menyebut, penjualan tanah seharga Rp150 ribu per dum truk ini, hasilnya untuk uang minyak yang digunakan ekskavator.

“Iya diperjualbelikan. Kalau tidak dijual tanahnya mau dibawa ke mana itu saya sudah sampaikan ke Polda. Untuk tutupi uang minyak. Sebagian kita kasih di Desa itu. Jadi ada 2 Gereja dan 1 Masjid, jadi dong minta kepentingan Desa ya silahkan ambil,” ucapnya.

Hery menegaskan aktivitas galian ini sebelum dikerjakan sudah disepakati melalui musyawarah seluruh masyarakat, Pemdes dan BPD Pale.

“Makanya torang berani karena ada berita acara, ketika ada kendala ke depan kita mempunyai dasar hukum yang kuat,” tegasnya.

“Makanya ketika dipanggil Polda, saya juga panggil Kades dan Sekretaris juga, sama-sama bertanggungjawab. Jangan saya yang setengah mati,” sambung dia.

Herry bilang, jika dirinya ingin membuat Galian C, dirinya akan menguurus seluruh persyaratan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk dilengkapi.

Hingga berita ini dipublis tim cermat masih berupaya mengonfirmasi pihak Pemdes mengenai aktivitas galian tanah tersebut.

—–

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Rian Hidayat

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

11 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

12 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

12 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

16 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

18 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

19 jam ago