Morotai dalam Pusaran Indo-Pasifik

Oleh: Yanuardi Syukur
Pengajar Antropologi Globalisasi di Universitas Khairun, Ternate/Alumni Short Course “Foreign Policy: Strategic Equilibrium in the Indo-Pacific” Griffith University, Australia

Pulau Morotai di Maluku Utara kembali mencatatkan namanya dalam peta geopolitik global. Bukan lagi sebagai saksi bisu pertempuran sengit Perang Dunia II, melainkan sebagai calon pusat latihan militer internasional yang diumumkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 12 Maret 2026. Rencana pembangunan international training facilities (fasilitas pelatihan internasional) yang mencakup latihan udara, laut, dan darat ini langsung mendapat sambutan hangat dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, yang bahkan berencana mengirim tim survei militer pada akhir tahun ini.

Ini adalah kelanjutan normal dari hubungan pertahanan Indonesia-Australia yang semakin erat. Namun jika dicermati dalam konteks dinamika regional yang bergolak—perang AS-Iran yang mulai menguras sumber daya Amerika di Pasifik, ambisi militer China yang mengejar status world-class military (militer kelas dunia) pada 2049, serta Traktat Keamanan Bersama (‘Jakarta Treaty’) yang baru diteken 6 Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese—Morotai bukan sekadar lapangan tembak. Morotai adalah cermin dari pergeseran poros keamanan Indo-Pasifik dan ujian bagi kemampuan Indonesia dalam memainkan peran sebagai poros maritim yang benar-benar mandiri.

Relasi Indonesia-Australia

Pernyataan Richard Marles perlu dibaca dengan saksama. “Ini adalah fasilitas pelatihan Indonesia, tetapi kami melihat ada peluang bagi Australia untuk terlibat dalam pelatihan di sana,” ujarnya di Jakarta (Antara, 12 Maret 2026). Ia juga menegaskan bahwa Australia akan membantu pembangunan infrastruktur di Morotai. Dalam bahasa diplomasi, kalimat ini bisa diartikan bahwa Australia mendapatkan akses latihan militer di wilayah timur Indonesia dengan imbalan mendanai pembangunannya.

Tidak ada yang salah dengan kerja sama ini. Sejak Traktat Keamanan Bersama diteken pada Februari 2026, kedua negara memang berkomitmen untuk saling konsultasi dalam menghadapi tantangan keamanan bersama (Pasal 2) dan mempromosikan kegiatan kooperatif di bidang pertahanan (Pasal 3). Latihan Bersama antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Royal Australian Air Force (RAAF) atau Latma Rajawali Ausindo 2025 yang sudah menggelar simulasi Medical Evacuation (evakuasi medis) di Morotai pada November lalu membuktikan bahwa kerja teknis antarangkatan udara sudah berjalan mulus.

Namun pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana Morotai akan menjadi fasilitas bersama (joint facility) dan sejauh mana ia tetap menjadi fasilitas nasional yang sepenuhnya di bawah kendali TNI? Sejarah mencatat bahwa negara yang menerima bantuan infrastruktur pertahanan dari kekuatan asing kerap menghadapi dilema ketika kepentingan nasionalnya berbeda dengan negara donor. Indonesia harus memastikan bahwa penggunaan Morotai oleh Australia atau negara lain (Filipina, Jepang dan Papua Nugini, seperti disebut Sjafrie) tunduk pada protokol yang ketat dan tidak mengarah pada kehadiran militer asing permanen di wilayahnya.

Dinamika China di Pasifik

Ketika Indonesia dan Australia sibuk merencanakan fasilitas latihan di Morotai, China tidak tinggal diam. Laporan Clingendael Institute berjudul “China’s ‘World-Class Military’ in the Indo-Pacific: Scenarios for 2049” (Maret 2026) menguraikan tiga skenario ambisi militer Beijing, mulai dari “reunifikasi damai” dengan Taiwan melalui blokade, hingga perang gerilya dengan AS di sepanjang rantai pulau pertama (First Island Chain).

Satu hal yang menarik, Morotai secara geografis berada di luar First Island Chain yang membentang dari Jepang, Filipina, hingga Kalimantan. Namun ia berada di pintu masuk Samudra Pasifik dari wilayah timur Indonesia. Dalam skenario Sino-centric Seas yang digambarkan Clingendael—saat AS menarik diri dari Pasifik—China akan berusaha mengisi kekosongan kekuatan. Morotai, dengan fasilitas militernya yang ditingkatkan, bisa menjadi salah satu titik yang menarik perhatian Beijing, baik sebagai mitra potensial maupun sebagai “ancaman” jika digunakan secara intensif oleh Australia, sekutu dekat AS.

Kunjungan Duta Besar Australia Rod Brazier ke Morotai pada Oktober 2025, yang meletakkan karangan bunga di makam perang Australia, menegaskan narasi sejarah bersama yang ingin dibangun Canberra di Morotai. Narasi ini penting, tetapi juga perlu diimbangi dengan narasi Indonesia tentang Morotai sebagai pusat perdamaian dan stabilitas kawasan yang terbuka bagi semua pihak, bukan benteng koalisi militer tertentu.

Indo-Pasifik dalam Perspektif Indonesia dan Australia

Indonesia dan Australia sama-sama menggunakan istilah Indo-Pasifik, tetapi dengan penekanan berbeda. Bagi Australia, Indo-Pasifik adalah kerangka untuk memperkuat aliansi dengan AS dan mitra seperti Jepang dalam menghadapi ekspansi China. Bagi Indonesia, Indo-Pasifik harus inklusif, sesuai dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan dialog, bukan konfrontasi.

Traktat Keamanan Bersama 2026 memang menyebut komitmen terhadap sentralitas ASEAN dan arsitektur kawasan berbasis aturan (Pasal 1). Namun implementasinya di lapangan bisa rumit. Ketika Australia mengirim tim survei militer ke Morotai, apakah Indonesia memastikan bahwa ASEAN dilibatkan atau setidaknya diberi tahu? Atau apakah ini urusan bilateral semata yang bisa memicu kecurigaan negara-negara ASEAN lain, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan China seperti Kamboja dan Laos?

Indonesia harus mampu menjelaskan bahwa fasilitas di Morotai bukan untuk “mengurung” China, melainkan untuk meningkatkan kapasitas TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah timur yang berbatasan dengan Pasifik. Jika narasi ini gagal, Morotai bisa menjadi sumber ketegangan baru, bukan stabilitas.

Antisipasi Dampak Perang Iran ke Pasifik

Laporan Yeni Şafak pada 14 Maret 2026 memberikan gambaran mengejutkan bahwa perang AS-Iran yang dimulai 28 Februari lalu telah memaksa Washington menarik lebih dari 50.000 personel, sejumlah kapal induk, dan sistem pertahanan THAAD dari Korea Selatan ke Timur Tengah. Stok rudal Tomahawk menipis, dan kapal amfibi USS Tripoli ditarik dari Jepang menuju Teluk.

Bagi Indo-Pasifik, ini adalah momen kritis. Kekosongan keamanan yang ditinggalkan AS bisa memicu dua hal: pertama, China semakin agresif di Laut China Selatan dan sekitar Taiwan; kedua, negara-negara sekutu AS seperti Australia dan Jepang akan mencari kompensasi dengan memperkuat kerja sama pertahanan bilateral dengan negara lain—termasuk Indonesia.

Di sinilah letak peluang sekaligus risiko bagi Morotai. Australia, yang merasa perlu meningkatkan postur pertahanannya di utara, akan sangat antusias menggunakan Morotai sebagai pangkalan forward operating base (‘pangkalan sementara’) yang tidak resmi. Tekanan pada Indonesia untuk memberikan akses lebih luas akan meningkat. Sebaliknya, jika Indonesia terlalu akomodatif terhadap Australia, China bisa membalas dengan tekanan diplomatik atau ekonomi, mengingat posisinya sebagai mitra dagang utama Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus memiliki skenario antisipasi jika perang Iran meluas dan AS benar-benar menarik pasukannya dari Pasifik. Apa skenario spesifik Indonesia, ASEAN dan juga negara-negara di Pasifik untuk menciptakan kawasan yang damai dan tidak konfrontasi? Politik luar negeri Indonesia akan diuji. Tentu saja pijakan kita adalah UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa “kebijakan luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, luwes, dan mengalir sesuai kepentingan nasional.” Sifat bebas berarti tidak memihak dan sifat aktif berarti berkontribusi pada perdamaian dunia.

Dampak Pelatihan Militer di Morotai terhadap Geopolitik

Dengan segala dinamika di atas, pembangunan fasilitas latihan militer di Morotai akan membawa dampak geopolitik yang signifikan, setidaknya dalam tiga lapisan:

Pertama, dampak terhadap postur pertahanan Indonesia. Morotai akan menjadi pusat pelatihan modern yang meningkatkan profesionalisme TNI, terutama dalam operasi gabungan antar matra. Latma Rajawali Ausindo 2025 yang fokus pada HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief), misalnya menunjukkan arah positif bahwa kerja sama tidak selalu militeristik, tetapi juga kemanusiaan. Jika dikembangkan secara konsisten, Morotai bisa menjadi pusat pelatihan penanggulangan bencana regional, sesuatu yang sangat relevan bagi kawasan cincin api Pasifik.

Kedua, dampak terhadap hubungan bilateral dengan Australia. Akses Australia ke Morotai akan memperdalam interoperabilitas (‘kemampuan operasi’) kedua angkatan bersenjata. Namun Indonesia harus menjaga agar kerja sama ini tidak berubah menjadi kehadiran tetap Australia di wilayahnya. Perlu ada batasan tegas, yakni tidak ada pangkalan asing, tidak ada pasukan asing yang ditempatkan permanen, dan semua latihan harus seizin Pemerintah Indonesia.

Ketiga, dampak terhadap persepsi negara-negara lain. China pasti akan mengawasi perkembangan Morotai dengan saksama. Laporan Clingendael menyebut bahwa satelit komersial China secara rutin memublikasikan data pergerakan militer AS di Pasifik (Yeni Şafak, 14/3/2026). Bukan tidak mungkin Morotai akan masuk dalam daftar pantauan China. Filipina dan Jepang, yang disebut Jenderal Sjafrie sebagai calon pengguna, mungkin akan antusias, tetapi harus diingat bahwa keduanya adalah mitra keamanan AS. Jika terlalu banyak negara “kubu barat” yang menggunakan Morotai, persepsi Indonesia sebagai negara non-blok bisa terkikis.

Menjaga Kemandirian

Rencana pembangunan pusat latihan militer internasional di Morotai bisa disebut sebagai langkah berani yang menempatkan Indonesia di pusaran geopolitik Indo-Pasifik. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas untuk memodernisasi alat utama sistem senjata dan meningkatkan kapasitas TNI. Di sisi lain, ini adalah ujian, tentu saja, bagi diplomasi pertahanan Indonesia untuk tetap mandiri dan tidak terseret dalam permainan kekuatan besar.

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Pertahanan Sjafrie, telah menegaskan bahwa fasilitas ini akan terbuka bagi berbagai negara, tidak hanya Australia. Prinsip ini harus dijaga konsisten. Akhirnya, harapan kita bersama: Morotai haruslah dipertahankan sebagai simbol kolaborasi yang inklusif dan bukan sebagai simbol persekutuan militer yang eksklusif.