Asisten I Setda Pulau Taliabu, Maluku Utara, Syukur Boeroe. Foto: La Ode Hizrat Kasim/Cermat
Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu, Maluku Utara resmi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang-RPJPD) tahun 2025-2045. Ada pun 5 poin penting yang diprioritaskan Pemda Pulau Taliabu.
Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda, Syukur Boeroe, menjelaskan RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun ke depan.
“Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di Pulau Taliabu selama dua dekade ke depan,” ujar Syukur, Jumat, 15 Maret 2024.
Penyusunan RPJPD, menurut dia, perlu memerhatikan penyelarasan antara program pusat dan daerah, juga sejalan dengan visi pembangunan nasional Menuju Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat yang maju dan berkelanjutan.
“Pada sasaran pokok RPJPN dan RPJPD di tahun dapat memfokuskan pada program pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan produktivitas, daya saing dan sumber daya manusia (SDM),” paparnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemda Taliabu melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda), Pimpinan OPD Taliabu, Camat, Kades hingga masyarakat.
“Tentu semua unsur Pemda Pulau Taliabu dapat terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Taliabu yang lebih baik,” ujarnya.
Berikut 5 poin visi yang jadi prioritas pembangunan Pemda Taliabu di tahun 2025-2045.
1. Pembangunan Sumberdaya Manusia melalui peningkatan cakupan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk transportasi dan permukiman.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah dan Ketahanan Pangan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
4. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
5. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…
Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…
Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang menyatakan Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik…
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman, meluncurkan tujuh program prioritas sebagai langkah memperkuat komitmen…