NHM Dukung Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Banjir Maluku Utara

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) turut berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 di Ternate ini melibatkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi penanggulangan bencana banjir di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, NHM diwakili Koordinator Emergency Response Team (ERT), Iwan St. Panduko, dari Departemen Health, Safety & Environment (HSE). Berbekal pengalaman dalam penanganan bencana melalui keterlibatan di Tim ESDM Siaga Bencana, NHM memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen, terutama terkait identifikasi dan pemetaan sumber daya untuk penanganan keadaan darurat.

Sumber daya yang dipetakan mencakup personel, peralatan, hingga dukungan logistik yang dapat dimobilisasi ketika terjadi bencana.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara, Hasan Ahmad, mengapresiasi keterlibatan NHM dalam mendukung upaya kesiapsiagaan bencana di Maluku Utara.

“Penyusunan dokumen ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat banjir. Kami mengapresiasi keterlibatan aktif NHM, termasuk kontribusi Tim Rescue NHM dalam bidang pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban di bawah koordinasi Basarnas Maluku Utara,” ujar Hasan.

Sementara itu, Iwan St. Panduko mengatakan penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, rencana kontingensi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan lebih terarah dan terpadu.

“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Melalui penyusunan rencana kontingensi ini, kami berharap koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor semakin kuat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan efektif,” ungkap Iwan.

Penyusunan dokumen tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara pada 29 Oktober 2026. Langkah ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan koordinasi dan perencanaan penanggulangan bencana banjir di Provinsi Maluku Utara.