Advetorial

NHM Tegaskan Komitmen Taat Hukum, Klarifikasi Ketidakhadiran dalam Mediasi Kemnaker

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menegaskan komitmennya untuk mematuhi hukum dan menghormati institusi negara.

Hal ini disampaikan dalam klarifikasi resmi terkait ketidakhadiran Presiden Direktur NHM dalam undangan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI).

Manajer Human Resources/Industrial Relations (HR/IR) NHM, Rony Kasenda, menjelaskan bahwa sebagai bentuk itikad baik, manajemen telah menghadiri sesi klarifikasi lanjutan bersama kuasa hukum perusahaan dan pimpinan tiga serikat pekerja internal.

Tiga pimpinan serikat tersebut adalah Ketua PUK SPKEP SPSI Rusli Abdulah, Ketua PB GSBM Rudi Pareta, dan Ketua PK FPE KSBSI Andi Mochtar.

Melalui kuasa hukumnya, Iksan Maujud, NHM menyampaikan bahwa ketidakhadiran Presiden Direktur bukanlah bentuk pengabaian terhadap institusi negara. Saat undangan diterima, yang bersangkutan sedang menjalankan urusan keluarga mendesak di luar negeri sehingga tidak memungkinkan untuk segera kembali ke Jakarta.

“Kami sangat menghormati institusi negara. Selama ini NHM selalu bersikap kooperatif dalam berbagai agenda resmi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun serikat pekerja,” tegas Iksan.

Ia juga menambahkan bahwa NHM memiliki rekam jejak positif dalam menghadiri berbagai forum tripartit, seperti yang digelar bersama Dinas Ketenagakerjaan Halmahera Utara, DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, hingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bahkan bulan lalu, NHM terlibat langsung dalam dialog bersama Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara dan Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Utara terkait isu ketenagakerjaan.

Menanggapi tudingan bahwa NHM tidak menghargai institusi negara, Rony Kasenda menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.

“Jangan katakan bahwa NHM tidak menghormati institusi negara. Justru kami menjalin komunikasi aktif dengan berbagai instansi resmi dan selalu hadir dalam undangan formal,” ujarnya.

NHM, tambah Rony, akan terus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, menaati hukum, serta membina hubungan industrial yang sehat dan produktif bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah lingkar tambang.

cermat

Recent Posts

Ghifari Bopeng Kena Somasi PT Apollu Nusa Konstruksi soal Utang 1,3 Miliar

PT Apollu Nusa Konstruksi melayangkan surat tagihan dan somasi kepada PT Hapsari Nusantara Gemilang untuk…

7 jam ago

Jejak Harmonis Alam dan Tambang Emas Gosowong

Setiap 10 Agustus, Indonesia memperingati Hari Konservasi Alam Nasional sebagai momen refleksi pentingnya menjaga kelestarian…

8 jam ago

Kongsi Gigs dan Suara Perlawanan dari Right Chambers untuk 11 Warga Adat Sangaji

Kongsi Gigs: Music, Football, Culture di Ternate, Maluku Utara, bukan sekadar acara manggung. Acara ini…

9 jam ago

FORMAT PRAGA Serahkan Dokumen Laporan Mafia Tambang ke KPK

Perwakilan massa Aksi Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji (FORMAT PRAGA) akhirnya menyerahkan…

10 jam ago

Aksi Desak KPK dan Kementerian ESDM Periksa IUP PT Position

Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil, mulai dari tokoh adat, dan pemuda Halmahera…

10 jam ago

BEM Faperta Unkhair: Bebaskan 11 Warga Adat Maba Sangaji

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, juga menyuarakan solidaritas untuk 11…

10 jam ago