Advetorial

NHM Tegaskan Komitmen Taat Hukum, Klarifikasi Ketidakhadiran dalam Mediasi Kemnaker

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menegaskan komitmennya untuk mematuhi hukum dan menghormati institusi negara.

Hal ini disampaikan dalam klarifikasi resmi terkait ketidakhadiran Presiden Direktur NHM dalam undangan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI).

Manajer Human Resources/Industrial Relations (HR/IR) NHM, Rony Kasenda, menjelaskan bahwa sebagai bentuk itikad baik, manajemen telah menghadiri sesi klarifikasi lanjutan bersama kuasa hukum perusahaan dan pimpinan tiga serikat pekerja internal.

Tiga pimpinan serikat tersebut adalah Ketua PUK SPKEP SPSI Rusli Abdulah, Ketua PB GSBM Rudi Pareta, dan Ketua PK FPE KSBSI Andi Mochtar.

Melalui kuasa hukumnya, Iksan Maujud, NHM menyampaikan bahwa ketidakhadiran Presiden Direktur bukanlah bentuk pengabaian terhadap institusi negara. Saat undangan diterima, yang bersangkutan sedang menjalankan urusan keluarga mendesak di luar negeri sehingga tidak memungkinkan untuk segera kembali ke Jakarta.

“Kami sangat menghormati institusi negara. Selama ini NHM selalu bersikap kooperatif dalam berbagai agenda resmi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun serikat pekerja,” tegas Iksan.

Ia juga menambahkan bahwa NHM memiliki rekam jejak positif dalam menghadiri berbagai forum tripartit, seperti yang digelar bersama Dinas Ketenagakerjaan Halmahera Utara, DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, hingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bahkan bulan lalu, NHM terlibat langsung dalam dialog bersama Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara dan Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Utara terkait isu ketenagakerjaan.

Menanggapi tudingan bahwa NHM tidak menghargai institusi negara, Rony Kasenda menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.

“Jangan katakan bahwa NHM tidak menghormati institusi negara. Justru kami menjalin komunikasi aktif dengan berbagai instansi resmi dan selalu hadir dalam undangan formal,” ujarnya.

NHM, tambah Rony, akan terus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, menaati hukum, serta membina hubungan industrial yang sehat dan produktif bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah lingkar tambang.

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

8 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

9 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

9 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

13 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

15 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

16 jam ago