Pasca Sail, Tidore Dapat Apa?

Oleh: Nurkholis Lamaau

Jurnalis cermat.co.id

Pasca Sail, Tidore Dapat Apa? Demikian tema yang digagas KNPI Kota Tidore Kepulauan dalam dialog publik pada Sabtu, 12 November 2022 malam di Cafe Jojobo, Pantai Tugulufa.

Dialog dengan tema yang mengusik pikiran saya itu, menghadirkan Wakil Ketua II DPRD Ratna Namsa, Kabid Bappelitbangda Ramli Saraha, Founder Syukurdofu Abdul Haris M, dan Akademisi Mansyur Djamal.

Terlepas dari beragam perspektif, saya membaca tema ini semacam sebuah ekspresi orang muda dalam mencari keberadaan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang terukur.

Kalau disebut ‘ketidakhadiran’ juga terlalu kasar. Sebab meski dengan anggaran yang terbatas, Pemerintah Kota Tidore mampu berjibaku di sisa waktu yang ada.

Mulai dari menata kawasan Pantai Tugulufa, mewarnai trotoar, hingga merumuskan agenda-agenda penting dari Sail Tidore ini. Saya mengapresiasi itu.

Tapi soal Tidore dapat apa pasca sail, saya belum menemukan standar apa yang nantinya dijadikan sebagai sebuah pegangan.

Saya kemudian jadi tertarik dengan penyampaian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tidore Kepulauan, Muhammad Syarif, soal branding.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa hampir setiap daerah membutuhkan branding untuk mempertegas identitasnya. Branding kalau dalam istilah marketing adalah merek sebuah produk barang-dagang.

Di Tidore ada Benteng, Eks Kantor Gubernur Irian Barat, Kadato Kie, Sigi Kolano, makam para sultan yang tercatat dalam lembaran sejarah, hingga tradisi-budaya yang masih dapat diukur secara fisik.

Semua warisan-warisan ini menjadi saksi bisu sejarah, yang kemudian mengidentikkan Tidore dengan berbagai merek apa saja sebagai sebuah indentitas.

Singkatnya, penegasan branding adalah sebuah proses untuk mengembangkan sekaligus mempertahankan reputasi dan kesan atas identitas masa lalu sebuah wilayah.

Sail Tidore dengan tema “Kota Warisan Dunia, Perekat Bangsa-bangsa” bisa dibaca sebagai pengantar untuk membawa orang-orang bernostalgia di masa lalu, hari ini, dan akan datang.

Ada semacam upaya dalam membentuk tatanan konsepsi baru, sehingga orang-orang mencoba mencari rumusan untuk difokuskan ke mana arah tujuan pembangunannya.

Tapi alih-alih merawat sejarah, Benteng Tsjobbe justru dipangkas jalan lingkar hingga disusupi PLTU yang tidak sekadar dekonstruksi ekologi, tapi memangkas memori kolektif masa lalu Tidore.

Berangkat dari pengalaman itu, lewat momentum ini, kita tidak boleh gagal mendefinisikan identitas. Keselarasan antara kebutuhan hidup masyarakat dan sumber daya harus menjadi tujuan utama.

Kita harus membangun sebuah paradigma baru sebagai kerangka dasar berpikir dalam melihat realitas sosial, sekaligus mempengaruhi apa yang dilihat dan bagaimana cara melihatnya.

Fernando de Magelhaens hingga Juan Sebastian de Elcano dalam menjelajahi dunia tentu memiliki panduan wilayah. Ada semacam hasrat sehingga memicu mereka bergerak ke Tidore melampaui jarak dan waktu.

Ini tidak bisa didiamkan secara teks. Semua harus diinterpretasikan. Menggali peristiwa untuk mengenal kembali relasi 500 tahun silam. Minimal, Tidore bukan lagi dapat apa, tapi harus siapkan apa?

Terlepas dari latar belakang sejarah 5 abad kedatangan Spanyol di Tidore, kita — terutama pemerintah — harus menangkap sebagai momentum strategis dalam pengembangan jejaring internasional.

Sebab, pembangunan dalam konteks yang lebih luas jika tidak dilandasi prinsip pemerataan, akses yang terbuka dan seimbang, serta elite yang tidak murni dimotivasi oleh prinsip-prinsip governance, maka akan melahirkan ketimpangan.

Dalam pengertian paling dalam, pembangunan harus memenuhi semua kebutuhan dan aspirasi untuk hidup sesuai martabat kemanusian, materil maupun spiritual, secara intelektual, dan bahkan juga artistiknya.

Konteks Tidore sebagai kota warisan dunia, dari aspek apa saja masuk. Tapi apakah warisan-warisan ini menjadi patron pembangunan? Mampukah keinginan itu diikuti logika perencanaan pemerintah?

Sebab dalam logika perencanaan mana pun atau pendekatan kebijakan apa pun, negara kita menganut sistem demokrasi. Syarat utamanya adalah peraturan hukum.

Dalam menerapkan sebuah kebijakan, kita menganut asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Tiga aspek ini yang kemudian bergeliat menjadi satu makna pembangunan.

Artinya, akselerasi pembangunan harus dibuka dengan historis, sehingga makna sejarah bisa dijadikan platform untuk mengambil sebuah keputusan yang dapat ditafsirkan oleh seluruh lapisan.

Tapi sepertinya kelemahan kita adalah lembaga-lembaga pemerintahan belum mampu menafsirkan kehendak pembangunan. Pertanyaan sederhana, jika tak ada Sail, apakah infratsuktur dasar dapat digenjot seperti itu?

Logisnya, demokrasi itu sederhana. Budgetnya adalah pembangunan. Tapi sail yang tersisa beberapa hari ini, kita masih disuguhkan perdebatan soal anggaran antara Pemerintah Kota Tidore dengan provinsi. Konflik ini kemudian terdistribusi luas sehingga muncul ego sektoral di tengah masyarakat.

Padahal, secarah historis, Tidore seperti yang dikatakan Ardiansyah Fauji, menjadi episentrum yang menghubungkan wilayah-wilayah Eropa.

Dalam konteks hari ini, Sail Tidore bukan lagi sekadar bagian dari memperkuat narasi sejarah 500 tahun Magellan Circum Navigation, tapi menegaskan arti penting posisi Tidore dalam sejarah maritim dunia.

Tentu semua tidak terjadi secara kebetulan. Entitas ini harus dibuktikan dari apa yang telah tercatat dalam sejarah dunia. Dengan begitu, kita tidak terjebak pada masa lalu. Tapi menciptakan peradaban baru untuk masa depan yang lebih baik.