Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Foto: Istimewa
Peran strategis tata usaha dalam mendukung kinerja teknis dan layanan publik menjadi pesan utama yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal, Selasa, 23 Desember 2025.
Sekjen menegaskan bahwa tata usaha tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi, tetapi juga harus memahami substansi teknis agar mampu menopang kelancaran layanan publik serta memperkuat akuntabilitas organisasi.
“Tata usaha bukan sekadar mengelola administrasi. Perannya sangat strategis dalam mendukung kerja teknis dan pelayanan publik. Pengelolaan anggaran, SDM, dan aset harus disertai pemahaman terhadap substansi kegiatan agar setiap keputusan benar-benar berdampak pada kinerja organisasi,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menjelaskan, pengelolaan anggaran dapat menjadi pintu masuk bagi tata usaha untuk memahami proses teknis di lapangan. Dengan mengetahui tahapan kegiatan dan output yang dihasilkan, perencanaan hingga realisasi anggaran dapat lebih selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Sekjen mendorong adanya dialog kinerja antara tata usaha dengan pimpinan unit kerja serta pejabat teknis. Melalui dialog ini, berbagai kendala dapat diidentifikasi sejak dini sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara terukur.
“Ketika terjadi hambatan layanan, tata usaha harus mampu membaca akar masalahnya, apakah berkaitan dengan SDM, anggaran, atau sarana pendukung. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan berdampak langsung pada perbaikan layanan,” tegasnya.
Dalam rangkaian penutupan Rakernis, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari, membacakan hasil rumusan Rakernis yang memuat sejumlah poin strategis sebagai acuan penguatan kinerja Sekretariat Jenderal ke depan. Rumusan tersebut mencakup peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan SDM, serta optimalisasi dukungan tata usaha terhadap layanan teknis.
Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula penghargaan kepada satuan kerja dan individu berprestasi atas capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori strategis, mulai dari pengelolaan aset dan anggaran, pelayanan publik, manajemen risiko, hingga komunikasi dan pengelolaan pengaduan. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Rakernis Sekretariat Jenderal yang berlangsung pada 22–24 Desember 2025 ini diikuti oleh para Kepala Bagian Tata Usaha dari 34 Kantor Wilayah BPN se-Indonesia. Turut hadir sejumlah Staf Ahli serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
Partai Demokrat Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar aksi lingkungan bertajuk Gerakan Langit Biru Indonesia…
Perselisihan hubungan industrial antara 10 pekerja dan PT Position di Maluku Utara resmi diselesaikan secara…
Penggunaan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Maluku Utara terus berkembang.…
Seorang pemuda asal Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, dilaporkan hilang…
Pemerintah pusat mengucurkan dana Rp397,8 miliar kepada Maluku Utara pada 2026. Dana yang bersumber dari…
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggandeng Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku…