Pemda dan DPRD Sitaro Kunjungi Kantor DPRD Halut, Bahas Pajak dan Retribusi

Foto bersama Pemda dan DPRD Sitaro dalam kunjungan kerja di Kantor DPRD Halut. Foto: Agus/cermat

Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor DPRD Halmahera Utara, Maluku Utara, Kamis, 03 Agustus 2023.

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan konsultasi pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah.

Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis mengatakan, kunker ini juga merupakan agenda silaturahmi sebab Kabupaten Sitaro memiliki persoalan yang sama dengan Kabupaten Halut.

“Pertama, dari segi geografis buminya tidak beda jauh, yakni pertanian dan perikanan, sehingga ketika memasuki tahap penyusunan KUA-PPS nanti, baik di induk maupun perubahan kami akan saling koordinasi tentang Ranperda pajak dan retribusi,” kata Djon, kepada cermat.

Ia bilang, ada banyak hal yang sudah dikoordinasikan pihaknya dengan DPRD Halut saat melakukan diskusi langsung.

“Tentunya ini berkaitan dengan kiat-kiat DPRD untuk mendorong peningkatan pendapatan, dan tentu untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa hal yang kami sharing itu nantinya akan diterapkan juga ketika balik ke Sitaro,” ucapnya.

Ia berharap pimpinan dan anggota DPRD Halut bisa berkunjung ke Kabupaten Sitaro.

Sementara, Ketua DPRD Halut, Janlis G Kitong menyampaikan apresiasi kepada Pemda dan DPRD Sitaro yang telah berkunjung untuk kedua kalinya ke Halut.

“Ada beberapa poin dalam pembahasan yang memang punya kesamaan. Tetapi, di daerah mereka tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan, tidak seperti kita di Halut ada pertambangan baik Emas, pasir dbesi dan mangan,” kata Janlis.

Menurut Janlis, di sisi lain, kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas hal-hal lain, seperti yang termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.

“Di mana setiap daerah kita harus menjadikan satu perda. Sementara kita di Halut belum, namun di Kabupaten Sitaro sudah di tingkat naskah akademik,” jelasnya

Dia menambahkan, dengan melihat pengalaman penggunaan APBD sebelumnya, maka pihaknya akan menata berbagai kebijakan dengan baik di masa mendatang.

“Sehingga tidak sama seperti kemarin-kemarin, seperti kita tidak bisa membayar kinerja PNS dan lainnya. Karena di Sitaro tidak seperti itu,” tandasnya.

————–

Penulis: Agus

Editor: Rian Hidayat Husni

redaksi