Pemda Halmahera Utara Ambil Langkah Selesaikan Kisruh di Desa Ruko

Pemerintah Daerah Halmahera Utara melaksanakan pertemuan bersama untuk membahas konflik yang sempat terjadi di Desa Ruko, Kecamatan Tobelo Utara pada beberapa waktu lalu.

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang meeting Fredy Tjandua tersebut dihadiri Bupati Halut diwakili oleh Sekda Halut Drs E.J. Papilaya, Dandim 1508/Tobelo diwakili Danramil 1508-01/Tobelo Mayor Inf. Amos, Kapolres Halut diwakili oleh Kabag Ops Polres Halut Kompol Johanes, Kajari Halut diwakili Kasi Intel Kajari Halut Ridzky Septriananda, Kaban Kesbangpol Drs. Anwar Kabalmay, dan Perwakilan FKUB Halut serta undangan lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Erasmus J Papilaya mengatakan, bahwa setelah mempelajari masukan tentang hal-hal yang terjadi di lapangan, maka Pemda ambil beberapa langkah untuk mereda masalah tersebut.

“Untuk saat ini kita ketahui bersama bahwa dalam menghadapi agenda Pilkada maka harus siapkan kondisi yang aman, damai dan tentram. Sehingga dapat diharapkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan, terutama di Desa Ruko,” ujarnya.

Erasmus bilang, masalah tersebut adalah dinamika di internal Gereja di Desa Ruko. Maka pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pimpinan gereja untuk dapat mengambil langkah atau peran penting terhadap umatnya di lingkungan tersebut

Terkait pembangunan rumah ibadah, tambah ia, perlu memenuhi persyaratan tertentu dan itu adalah tugas Kemenag untuk dapat menjelaskan kepada umat terkait.

“Seperti tadi disampaikan oleh kepala Kemenag sesungguhnya dalam mengurus persyaratan itu sebenarnya tidak susah, tetapi harus mengurus beberapa persyaratan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pemda melalui Kabang Kesbangpol akan membentuk tim untuk memantau sampai kondisi dapat kondusif.

“Untuk sementara waktu harus menjaga kondisi di desa, maka jangan dulu adakan pembangunan sampai memenuhi beberapa persyaratan secara persuasif baru bisa diadakan pembangunan. Hal ini bukan untuk melarang dalam mengadakan pembangunan,” katanya.

Ia berharap, masyarakat dapat memelihara Kamtibmas agar jangan mudah untuk provokasi dan ciptakan suasana yang harmonis. Karena dalam waktu dekat ini, semua daerah dihadapi dengan hajatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.

“Saya berharap kepada masyarakat agar menjaga kamtibmas dan jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang provokasi,” harapnya.