Perwakilan Pemda Pulau Taliabu (sisi kanan) saat berada di Kantor Kemendagri RI. Foto: Istimewa
Pemda Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi mengusulkan penambahan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Kepala Dinas Kominfo Pulau Taliabu, Basiludin La Besi menjelaskan, usulan penambahan itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik.
Ia menyebut bahwa nomenklatur dua OPD baru tersebut yakni Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pertanahan.
“Kalau Badan Pendapatan Daerah itu Melebur dari BPPKAD, sedangkan Dinas Pertanahan melebur dari Dinas Perumaha dan Kawasan Permukiman Pulau Taliabu,” kata Basiludin, kepada cermat, Rabu, 19 Juli 2023.
Sesuai hasil konsultasi ke Kemendagri, menurut Basiludin, pembentukan kedua OPD ini tinggal menunggu kelengkapan sejumlah syarat administrasi.
“Insya Allah pada 24 Juli 2023 syarat administrasi tersebut akan dibahas oleh Kemendagri, Biro Organisasi Provinsi Maluku Utara, Sekertaris Daerah Pulau Taliabu, dan SKPD terkait serta Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum Setda Pulau Taliabu,” ucapnya.
Ia menilai, kehadiran dua OPD tambahan ini merupakan langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan di Lingkup Pemda Pulau Taliabu.
“Terutama OPD yang mengelola Pendapatan Daerah. Ini sangat penting demi kemajuan daerah melelui sektor PAD. Kemudian Dinas Pertanahan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” cetusnya.
_____
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Editor: Rian Hidayat Husni
Dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Bulan Kesehatan dan Keselamatan Nasional (BK3N), PT Nusa Halmahera Minerals…
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan penanganan bencana baik di tingkat provinsi…
Komitmen dalam mendukung pemberdayaan generasi muda terus diwujudkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Kali…
Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Utara, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menunjukkan komitmennya…
Persoalan dana transfer dan utang pemerintah pusat ke daerah menjadi salah satu topik hangat dalam…
Praktisi hukum Maluku Utara, Bahtiar Husni, mendesak Polda Maluku Utara segera mengusut dugaan korupsi dalam…