News

Pemkot Ternate akan Batasi Pembangunan di Lereng Gunung Gamalama, Mengapa?

Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, dalam waktu dekat akan membatasi pembangunan di lereng Gunung Gamalama. Hal itu dilakukan untuk melindungi tanaman cengkeh dan pala yang merupakan city branding Ternate sebagai Kota Rempah.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, pembatasan ini juga dilakukan sesuai acuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate.

“Jadi tidak hanya dalam konteks Ternate sebagai Kota Rempah, tetapi juga dalam ketentua RTRW itu diamanatkan bahwa ada batasan membangun bangunan pada bagian lereng tertentu,” ucap Rizal kepada cermat, Rabu, 23 November 2023.

“Terkecuali pada kondisi eksisting tertentu, seperti Kelurahan Torano, Foramadiahi, Marikurubu, daerah Jan bagian belakang, yang secara struktur dan pola ruangnya sudah dimanfaatkan sejak dulu,” lanjutnya.

Ia bilang, pihaknya sudah mengusulkan agar dihentikan pembangunan yang ada di lereng tertentu.

“Nah apa yang dipersiapkan, paling tidak kalo cerita proteksi kawasan salah satunya tadi di RT/RW ini, pada bab berapa kemarin sudah kita masukkan untuk membatasi orang membangun di bagian lereng tertentu,” jelas Rizal.

Baca Juga: Akhir 2023, Sejumlah Pekerjaan Talud di Pulau Hiri Siap Diselesaikan

Selain melindungi varietas tumbuhan pala dan cengkeh, langkah ini dilakukan untuk menjaga serapan air yang berada pada ketinggian.

“Jadi yang tinggal dijalankan adalah fungsi kontrolnya di bagian IMB,” cetus dia.

——

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Rian Hidayat

redaksi

Recent Posts

HJT ke-775: Ternate Perkuat Budaya dan Ukir Sejumlah Prestasi Nasional

Peringatan Hari Jadi Ternate (HJT) ke-775 tahun 2025 dengan tema: "Melestarikan Budaya Tanah Leluhur" menjadi…

8 jam ago

Pemkab Taliabu Mulai Lakukan Rekonstruksi Sejumlah Ruas Jalan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, mulai melakukan rekonstruksi sejumlah ruas jalan untuk membantu…

9 jam ago

AMPERA Malut Desak Kejati Tindaklanjuti Temuan BPK soal Anggaran Pemilu Rp 8,7 Miliar

Aliansi Pemerhati Demokrasi Maluku Utara (AMPERA Malut) menggelar aksi demonstrasi di Kantor BPK RI Perwakilan…

10 jam ago

Jaksa Periksa Jajaran KPU Tidore dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 16 Miliar

Tim Penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan, resmi melakukan pemeriksaan…

11 jam ago

Rusli Sibua Singgung Masalah Disiplin Kades, Sebut PMD Jadi Biang Kerok

Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, melontarkan pernyataan keras terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan…

11 jam ago

Penyaluran Dana Desa Tutuhu di Morotai Terlambat, Kades Beri Penjelasan

Kepala Desa Tutuhu, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Pulau Morotai, Maluku Utara, Viktor Y Sadaro, menjelaskan…

11 jam ago