Pemprov Klaim Kemiskinan di Malut Menurun Berkat Pengentasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami penurunan 0,22 poin dibandingkan September tahun sebelumnya yang mencapai 5,81 persen.

Pemerintah provinsi menyebut tren penurunan ini sebagai salah satu indikator positif dari program pengentasan kemiskinan yang dijalankan sepanjang 2026.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta mitra pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa angka statistik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat,” kata Sarbin dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se-Maluku Utara di Sofifi, Selasa, 11 Agustus 2026.

Menurut dia, sejumlah program pemerintah daerah kini diarahkan untuk memperkuat intervensi terhadap kelompok masyarakat miskin, seperti bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) yang naik dari Rp30 miliar pada 2025 menjadi Rp50 miliar pada 2026. Bantuan rumah tidak layak huni juga meningkat dari 700 menjadi 1.200 penerima.

Program lainnya mencakup Beasiswa Malut Bangkit bagi 624 mahasiswa, jaminan kesehatan untuk 411 ribu penerima manfaat dengan anggaran Rp21,75 miliar, serta Kredit Usaha Rakyat bagi 232 pelaku usaha di sembilan kabupaten/kota.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, mengatakan rakor TKPK menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program pengentasan kemiskinan agar intervensi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah daerah juga akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis dalam menentukan penerima program. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah mengarahkan bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Meski angka kemiskinan provinsi menurun, pemerintah masih menghadapi persoalan ketimpangan antardaerah. Proyeksi Bappeda untuk 2026 menunjukkan kisaran angka kemiskinan berbeda di setiap kabupaten/kota, dengan Halmahera Timur berada pada kisaran tertinggi, yakni 9,15–11,82 persen.

Sarbin meminta pemerintah tidak berhenti pada capaian penurunan angka kemiskinan. Menurut dia, pengentasan kemiskinan membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama,” ujarnya.