Ekonomi Maluku Utara kembali mencatat pertumbuhan tinggi pada 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi provinsi kepulauan itu tumbuh 19,64 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang industri pengolahan yang tumbuh 37,09 persen. Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 17,57 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara atas dasar harga berlaku pada triwulan I 2026 mencapai Rp37,06 triliun.
Kinerja tersebut melanjutkan tren pertumbuhan tinggi Maluku Utara pada 2025. BPS mencatat ekonomi Maluku Utara sepanjang 2025 tumbuh 34,17 persen. Industri pengolahan menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 62,64 persen, sementara ekspor barang dan jasa tumbuh 40,13 persen. PDRB atas dasar harga berlaku pada 2025 mencapai Rp133,62 triliun dengan PDRB per kapita sekitar Rp97,26 juta.
Besarnya kontribusi industri pengolahan menunjukkan kuatnya peran hilirisasi mineral, terutama nikel, dalam struktur ekonomi Maluku Utara. Aktivitas industri pengolahan dan investasi di kawasan industri menjadi salah satu mesin utama yang mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat. Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara pada Februari 2026 masih berada di angka 4,46 persen. Pada periode yang sama, pekerja informal mencapai 63,93 persen dari total penduduk bekerja, sedangkan pekerja formal hanya 36,07 persen.
Dari sisi kemiskinan, BPS mencatat persentase penduduk miskin Maluku Utara pada September 2025 sebesar 5,59 persen atau sekitar 74,81 ribu orang. Angka itu memang menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.
Indikator pembangunan manusia juga menunjukkan perbaikan. IPM Maluku Utara pada 2025 mencapai 72,52, meningkat 0,68 poin atau 0,95 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 71,84. Kenaikan tersebut terjadi pada seluruh dimensi IPM, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Di tengah laju ekonomi yang tinggi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai perlu memastikan pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor industri ekstraktif dan hilirisasi mineral.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebelumnya mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang memiliki keterbatasan sumber daya. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
Sektor pariwisata, perikanan, pertanian, ekonomi kreatif, dan berbagai potensi ekonomi berbasis kepulauan dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperluas sumber pertumbuhan. Kekayaan alam dan posisi geografis Maluku Utara menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut.
Karena itu, tantangan Maluku Utara ke depan bukan lagi sekadar mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat lokal, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup.
Dengan demikian, angka pertumbuhan ekonomi yang spektakuler dapat benar-benar terasa di tingkat rumah tangga, bukan hanya tercermin dalam statistik PDRB.