News

Pemutaran Film Dokumenter di Bioskop XXI Ternate Diwarnai Protes Koalisi Warga Kawasi

Pemutaran film dokumenter Yang Mengalir di Kawasi produksi TV Tempo di Studio XXI Jatiland Mall, Ternate, Senin, 14 Juli 2025, diwarnai aksi protes dari kelompok masyarakat sipil.

Aksi tersebut dipimpin oleh Koalisi Warga Kawasi untuk Keadilan Ekologis, yang menilai film tersebut tidak merepresentasikan kenyataan pahit yang dihadapi warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Dalam aksinya, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Yang mengalir di Kawasi adalah malapetaka”, sebagai bentuk kritik terhadap narasi film yang mereka anggap menutupi krisis lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan tersebut.

Kordinator aksi, Adhar S. Sangaji, menyebut film itu sebagai “propaganda korporasi” yang hanya berupaya membenarkan aktivitas industri nikel tanpa mengungkap penderitaan masyarakat lokal. “Narasi dalam film itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah bentuk pencucian dosa ekologis,” ujar Adhar kepada media ini usai aksi.

Adhar, yang juga anggota Walhi Maluku Utara ini, menyerukan penghentian praktik kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan serta mendesak investigasi independen terkait pencemaran lingkungan dan dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan tambang. Ia juga menuntut agar Harita Nickel, bagian dari Harita Group, menghentikan relokasi paksa warga dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

“Kehidupan masyarakat adat tidak bisa dijual atau dipindahkan seenaknya. Kawasi adalah tanah adat, bukan lahan industri,” tegas Adhar.

Menurutnya, warga Kawasi telah hidup turun-temurun dengan bergantung pada laut dan hutan yang kini rusak akibat ekspansi tambang dan pabrik pengolahan nikel milik Harita Group. Sejak awal dekade 2010-an, kehadiran perusahaan dinilai mengubah wajah desa secara drastis, tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat.

Dampak dari ekspansi industri ini, lanjut Adhar, sangat nyata, seperti pencemaran laut, kerusakan hutan, banjir rutin, serta tekanan sosial yang meningkat. Dalam sebulan terakhir saja, Desa Kawasi dilanda banjir tiga kali, pada 13, 22, dan 30 Juni. Air bercampur lumpur menggenangi rumah-rumah warga, menyebabkan listrik padam selama berhari-hari dan membuat anak-anak belajar hanya dengan penerangan lilin.

Ironisnya, warga yang menyuarakan hak atas air bersih dan listrik melalui aksi damai justru dilaporkan ke aparat.

“Relasi kuasa antara warga dan perusahaan sudah sangat timpang. Kawasi yang dulu desa pesisir yang damai, kini menjadi kawasan industri yang penuh konflik dan polusi,” kata Adhar mengakhiri keterangannya.

redaksi

Recent Posts

Disperindag Ternate Siapkan Pusat Oleh-Oleh dan Pameran UMKM Selama Pelaksanaan Rakernas JKPI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate menyiapkan berbagai produk UMKM lokal untuk menyambut tamu…

3 jam ago

Rakernas JKPI, Disperindag Pastikan Pusat Kuliner Ternate Nyaman Bagi Pengunjung

Pemerintah Kota Ternate mematangkan persiapan menjelang rangkaian kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dengan membenahi…

4 jam ago

Sambut Tamu JKPI, Disperindag Ternate Benahi Pusat Kuliner Belakang Mall

Pemerintah Kota Ternate terus mematangkan persiapan menjelang rangkaian kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Salah…

5 jam ago

Ini Capaian Dinkes Taliabu Soal Cek Kesehatan Gratis

Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Pulau Taliabu berada pada angka 50,15 persen dari target capaian…

17 jam ago

Pemda Haltim Dapat Hibah Mobil Damkar Canggih Buatan Korea Selatan dari Kemendagri

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi menerima hibah satu unit mobil pemadam kebakaran berteknologi modern dari…

18 jam ago

Dinas PUPR Taliabu Usulkan Anggaran 6 Miliar untuk Rehabilitas Infrastruktur

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pulau Taliabu, Maluku Utara mengusulkan anggaran rehabilitas infrastruktur…

18 jam ago