News

Pemutaran Film Dokumenter di Bioskop XXI Ternate Diwarnai Protes Koalisi Warga Kawasi

Pemutaran film dokumenter Yang Mengalir di Kawasi produksi TV Tempo di Studio XXI Jatiland Mall, Ternate, Senin, 14 Juli 2025, diwarnai aksi protes dari kelompok masyarakat sipil.

Aksi tersebut dipimpin oleh Koalisi Warga Kawasi untuk Keadilan Ekologis, yang menilai film tersebut tidak merepresentasikan kenyataan pahit yang dihadapi warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Dalam aksinya, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Yang mengalir di Kawasi adalah malapetaka”, sebagai bentuk kritik terhadap narasi film yang mereka anggap menutupi krisis lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan tersebut.

Kordinator aksi, Adhar S. Sangaji, menyebut film itu sebagai “propaganda korporasi” yang hanya berupaya membenarkan aktivitas industri nikel tanpa mengungkap penderitaan masyarakat lokal. “Narasi dalam film itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah bentuk pencucian dosa ekologis,” ujar Adhar kepada media ini usai aksi.

Adhar, yang juga anggota Walhi Maluku Utara ini, menyerukan penghentian praktik kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan serta mendesak investigasi independen terkait pencemaran lingkungan dan dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan tambang. Ia juga menuntut agar Harita Nickel, bagian dari Harita Group, menghentikan relokasi paksa warga dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

“Kehidupan masyarakat adat tidak bisa dijual atau dipindahkan seenaknya. Kawasi adalah tanah adat, bukan lahan industri,” tegas Adhar.

Menurutnya, warga Kawasi telah hidup turun-temurun dengan bergantung pada laut dan hutan yang kini rusak akibat ekspansi tambang dan pabrik pengolahan nikel milik Harita Group. Sejak awal dekade 2010-an, kehadiran perusahaan dinilai mengubah wajah desa secara drastis, tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat.

Dampak dari ekspansi industri ini, lanjut Adhar, sangat nyata, seperti pencemaran laut, kerusakan hutan, banjir rutin, serta tekanan sosial yang meningkat. Dalam sebulan terakhir saja, Desa Kawasi dilanda banjir tiga kali, pada 13, 22, dan 30 Juni. Air bercampur lumpur menggenangi rumah-rumah warga, menyebabkan listrik padam selama berhari-hari dan membuat anak-anak belajar hanya dengan penerangan lilin.

Ironisnya, warga yang menyuarakan hak atas air bersih dan listrik melalui aksi damai justru dilaporkan ke aparat.

“Relasi kuasa antara warga dan perusahaan sudah sangat timpang. Kawasi yang dulu desa pesisir yang damai, kini menjadi kawasan industri yang penuh konflik dan polusi,” kata Adhar mengakhiri keterangannya.

redaksi

Recent Posts

Graal: Persistensi DPD RI atas RUU Daerah Kepulauan Berbuah Manis

Persistensi DPD RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan memasuki lembaran baru. Pada Kamis, 25…

6 jam ago

Jaksa Jerat Aliong Mus dengan Pasal Berlapis dalam Kasus ISDA Taliabu

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menjerat mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, dengan pasal berlapis…

10 jam ago

Beragam Kegiatan Digelar Polres Taliabu Sambut HUT Bhayangkara ke-80

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar serangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara…

11 jam ago

Diperiksa sebagai Tersangka Kasus ISDA Taliabu, Jaksa Tahan Eks Bupati Aliong Mus

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, usai menjalani…

11 jam ago

Buntut Piton Raksasa Teror Warga, Pemkab Taliabu Akan Gandeng BRIN Susun Sistem Mitigasi

Fenomena kemunculan ular piton raksasa di kawasan permukiman hingga menyerang warga saat berangkat ke kebun…

1 hari ago

Polisi Ungkap Motif Dugaan Pelecehan Tarian Adat Cakalele

Tim penyidik Subdit V Siber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara mengungkap…

2 hari ago