News

Pemda Sebut Penjualan Captikus di Morotai Ilegal, Sanksi Justru Belum Jelas

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menyatakan penjualan minuman keras tradisional jenis captikus merupakan tindakan ilegal alias dilarang. Alasannya, minuman lokal itu tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur peredaran minuman beralkohol.

Namun, di balik klaim ilegal tersebut, pemerintah daerah justru belum memiliki kejelasan ihwal sanksi bagi para penjual.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Morotai, Rafig, mengatakan SK Bupati Nomor 100 hanya mengatur minuman beralkohol tertentu, seperti bir dan golongan A, B, serta C.

“Captikus tidak masuk dalam lampiran SK, sehingga kami anggap ilegal,” kata Rafig saat dikonfirmasi, Jumat, 1 Mei 2026.
Menurut dia, regulasi yang ada hanya mengakomodasi minuman beralkohol yang memiliki standar jelas, termasuk kadar alkohol yang terukur. Captikus, yang diproduksi secara tradisional, dinilai belum memenuhi kriteria tersebut.

“Yang diatur dalam SK itu minuman yang dijual di toko, dengan kategori A, B, dan C. Captikus tidak ada di dalamnya,” ujarnya. Meski demikian, Rafig mengakui pemerintah daerah belum memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi terhadap peredaran captikus.

“Kalau tetap dijual, kami juga belum tahu sanksi apa yang bisa diberikan,” katanya.

Ketiadaan sanksi ini menyoroti lemahnya payung hukum daerah dalam mengatur minuman tradisional yang beredar luas di masyarakat.

Rafig menyebut salah satu alasan captikus belum masuk regulasi adalah ketiadaan uji resmi terkait kadar alkohol. Berbeda dengan produk pabrikan yang telah melalui proses pengujian dan standardisasi.

“Produk pabrikan jelas kadar alkoholnya. Captikus belum, karena bukan produk perusahaan,” ujarnya.

Di tengah kekosongan aturan teknis itu, pemerintah daerah justru menyerahkan penanganan peredaran captikus kepada aparat penegak hukum.

“Yang bisa menangani tentu pihak berwajib,” kata Rafig.

redaksi

Recent Posts

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

3 jam ago

Dua Kasat Polres Ternate Berganti, AKBP Anita Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Polres Ternate melakukan rotasi jabatan dua pejabat kepala satuan (Kasat), yakni Kepala Satuan Intelijen dan…

7 jam ago

Kantongi 20 Rekomendasi, Muhammad Rifandy Bidik Ketua PSSI Malut

Muhammad Rifandy menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)…

11 jam ago

Dibo-Dibo

Pada pagi ketika Mina mengatakan ingin berhenti kuliah, Ema sedang suntuk memilah ikan-ikan segar. Ia…

13 jam ago

NHM Peduli Santuni 25 Anak Yatim dan Yatim Piatu di Halmahera Utara

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan, NHM Peduli menggelar kegiatan santunan…

14 jam ago

Buruh PT OST di Pulau Obi Diduga Dieksploitasi, Kuasa Hukum Lapor Disnaker

Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap buruh di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku…

15 jam ago