Pertemuan Daerah WALHI Malut Tegaskan Perlawanan Ekstraktivisme di Bumi Kie Raha

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara resmi menggelar Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-6 di Hotel Jati Ternate, pada 12-13 Februari 2026.

Forum tertinggi organisasi ini mengusung misi besar untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat barisan menghadapi ancaman industri ekstraktif yang kian masif di wilayah Maluku Utara.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara, Faisal Ratuela, dalam sambutannya menegaskan bahwa perjalanan WALHI Malut selama ini adalah sejarah panjang perlawanan terhadap perusakan sistem ekologi.

Ia menyebut, fase keenam ini menjadi krusial karena tekanan terhadap ruang hidup masyarakat lokal terus meningkat akibat kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan.

“Kita besar dan terdidik dengan memahami ekosistem serta tradisi lokal yang kuat. PDLH ini adalah panggilan bagi para pejuang rakyat di Maluku Utara untuk kembali mengonsolidasikan diri, memastikan tidak ada lagi perampasan ruang hidup di negeri yang kita cintai ini,” tegas Faisal di hadapan para delegasi anggota lembaga.

Faisal juga menyoroti tema kegiatan, yakni “Pulihkan Maluku Utara dari Cengkraman Rezim Ekstraktivisme, Wujudkan Keadilan Spasial dan Antar Generasi”. Menurutnya, narasi pembangunan saat ini justru sering kali menjadi alat penghancur tatanan sosial dan alam yang sudah ada sejak lama.

Senada dengan Faisal, perwakilan Eksekutif Nasional WALHI, Tubagus Soleh Ahmadi, yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut, melontarkan kritik tajam terhadap tren industri nikel di Maluku Utara.

Ia mengingatkan bahwa narasi transisi energi hijau yang sering digaungkan pemerintah pusat membawa dampak buruk yang nyata bagi warga pesisir dan hutan di Maluku Utara.

“Maluku Utara sedang tidak baik-baik saja. Pembangunan masif, terutama industri pertambangan yang diklaim sebagai transisi energi, nyatanya menjadi ancaman serius bagi keselamatan rakyat,” ujar Tubagus.

Tubagus menekankan bahwa PDLH VI bukan sekadar ajang rutin empat tahunan untuk mengganti kepemimpinan di tingkat daerah. Lebih dari itu, forum ini adalah ruang evaluasi mandat perjuangan dan penyusunan strategi politik lingkungan hidup yang harus tetap konsisten berpihak pada rakyat adat dan lokal.

“Setiap kebijakan yang lahir dari forum ini harus mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang tengah berjuang mempertahankan tanahnya di tengah kepungan regulasi yang membatasi ruang hidup,” tambahnya.

PDLH VI ini dijadwalkan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan agenda utama evaluasi kinerja kepengurusan, perumusan mandat organisasi, hingga pemilihan Direktur Eksekutif Daerah dan Dewan Daerah WALHI Maluku Utara untuk periode mendatang.