Nazla Kasuba Ajak WALHI Kolaborasi DPRD Kawal Isu Lingkungan di Maluku Utara

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, menyatakan komitmen lembaganya untuk memperkuat kolaborasi dengan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Maluku Utara dalam mengawal isu-isu lingkungan, konflik agraria, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Hal itu disampaikan Nazla saat menghadiri dialog publik yang digelar WALHI Maluku Utara di Caffe Rosco, Rabu, 11 Februari 2026. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas konsistensi WALHI dalam menyuarakan persoalan ekologis di tengah masifnya ekspansi industri ekstraktif di Maluku Utara.

“Saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada WALHI Maluku Utara atas dedikasi dan konsistensinya dalam mengawal isu-isu lingkungan serta hak-hak masyarakat adat dan lokal di wilayah kita ini,” ujar Nazla.

Menurutnya, Maluku Utara memang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti konflik agraria, pencemaran lingkungan, hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya.

“Kebijakan pembangunan harus berbasis pada keadilan ekologis dan keberlanjutan, bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang sesaat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nazla menekankan sejumlah langkah konkret yang akan diperkuat Komisi I DPRD Maluku Utara. Salah satunya adalah pengawasan terhadap izin-izin pertambangan yang dinilai masih menyisakan banyak celah, terutama dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami di Komisi I menyadari bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menyisakan celah yang merugikan masyarakat lokal. Kami berkomitmen untuk melakukan peninjauan kembali terhadap efektivitas pengawasan di lapangan, terutama pada wilayah-wilayah yang sudah masuk dalam zona merah konflik lingkungan,” katanya.

Ia menilai, lemahnya pengawasan sering berujung pada memburuknya kondisi lingkungan dan meningkatnya ketegangan sosial di sekitar wilayah tambang.

Isu kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan juga menjadi perhatian serius Komisi I. Nazla menegaskan DPRD tidak ingin ada lagi masyarakat yang harus berhadapan dengan hukum hanya karena menyuarakan hak hidupnya.

“Kami tidak ingin ada lagi laporan tentang masyarakat yang harus berhadapan dengan hukum hanya karena mereka menyuarakan hak atas tanah dan lingkungan mereka sendiri. DPRD akan mengoptimalkan fungsi mediasi dan jika diperlukan, kami akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan perusahaan, untuk mengklarifikasi setiap tindakan yang dinilai represif terhadap pejuang lingkungan,” ujarnya.

Selain pengawasan dan perlindungan warga, Nazla juga membuka ruang bagi WALHI untuk terlibat dalam penguatan regulasi daerah, khususnya terkait perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara yang dinilai sangat rentan terhadap kerusakan ekologis.

“Kami sangat terbuka jika teman-teman WALHI memiliki draf usulan atau kajian akademik terkait perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara. Karakteristik geografis kita sangat unik dan rentan, sehingga membutuhkan payung hukum daerah yang lebih spesifik dan kuat untuk membatasi ekspansi industri yang merusak,” katanya.

Nazla bilang, DPRD tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan data dan temuan lapangan dari organisasi masyarakat sipil.

“Pintu Komisi I selalu terbuka. Jangan ragu untuk datang, membawa data, dan berdiskusi. Kita punya tujuan yang sama, yaitu memastikan anak cucu kita masih bisa menikmati alam Maluku Utara yang indah ini, bukan sekadar melihat lubang-lubang tambang yang ditinggalkan,” tutupnya.