Categories: News

Poin Penting KUA-PPAS Kota Ternate yang Dibahas DPRD dan Pemkot

Pemerintah Kota Ternate resmi menggelar rapat konsultasi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun 2025-2026 bersama pimpinan DPRD.

Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman yang ditemui usai rapat, mengatakan, KUA-PPAS perubahan tahun 2025 ini terdapat 3 poin penting dalam perubahannya.

Ia menyebut, ketiga poin tersebut yakni penyesuaian terhadap utang atau kewajiban kepada pihak ketiga dari tahun sebelumnya 2024.

Kemudian penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden (Impres) no 1 tahun 2025 yang berdampak pada penyesuaian transfer ke daerah.

“Serta efisiensi belanja perjalanan dinas dan realokasi anggaran untuk mendukung program Asta Cita Presiden,” ujar Tauhid diwawancarai awak media, Senin, 14 Juli 2025.

Menurutnya, poin-poin perubahan tersebut bersifat wajib dan harus dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Jadi pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan APBD 2025 jadi harus diakomodir dalam APBD 2025, meskipun sebagian pembayaran mungkin sudah dilakukan,” jelasnya.

Ia turut memastikan untuk APBD tahun 2026 akan mengalami kenaikan. “Yang pastinya akan ada kenaikan. Dan pasti naik,” tutur Tauhid mengakhiri.

Sementara Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly menambahkan, rapat ini menjadi wadah membahas dan mengkaji arah kebijakan pemerintah, baik untuk perubahan anggaran maupun untuk APBD induk 2026.

“Sifat rapat masih konsultatif, membahas hal-hal umum sebelum pembahasan teknis lebih lanjut di komisi dan tahapan akhir,” ujar Rizal.

Ia bilang, terdapat beberapa agenda dan kegiatan utama dalam perubahan APBD termasuk alokasi anggaran tambahan untuk City Sanitation Summit “CSS” karena Ternate menjadi tuan rumah.

“Selain itu ada juga pembahasan terkait penyesuaian gaji dan TTP secara normatif, serta penyesuaian anggaran akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

cermat

Recent Posts

DPRD Akan Rekomendasi Kontrak Dokter Khusus Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Tidore

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan meminta seluruh mitra kerja terkait untuk mengambil…

6 jam ago

Polda dan Kejati Maluku Utara Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati)…

7 jam ago

5 Jam Diperiksa Jaksa, Ketua DPRD Maluku Utara Mengaku Hanya Koordinasi

Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray, menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam oleh tim penyelidik…

7 jam ago

Jaksa Periksa Kuntu Daud, Usut Dugaan Korupsi Dana Operasional DPRD Malut

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejaksaan Tinggi…

8 jam ago

Jaksa Tahan Syahril Rajak dalam Kasus Korupsi Pembangunan Letter Sign Halbar

Tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat menetapkan mantan Sekda Halmahera…

12 jam ago

Investasi Rp357 Triliun untuk Kebijakan Tata Ruang, Kini Jadi Penggerak Ekonomi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan tata ruang…

16 jam ago