Mantan anggota DPRD Halmahera Selatan saat didampingi kuasa hukumnya. Foto: Iwan
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan seorang mantan Anggota DPRD Halmahera Selatan.
Pemeriksaan ini buntut atas laporan dari Rahim Yasin, seorang pengacara, ke Polda Maluku Utara tentang UU ITE, lantaran diduga merekam percakapan perkembangan kasus salah satu kepala daerah lalu menyebarkan.
Dalam kasus ini, 2 orang politisi dipolisikan, di antaranya mantan anggota DPRD Halsel, Mansur Abdul Fatah dan mantan Ketua PAN Halmahera Selatan, bersama salah satu akun Facebook Dimas Rakonda.
Mansur Abdul Fatah tampak mendatangi kantor Ditreskrimsus didampingi Penasehat Hukum (PH), Agus Salim R. Tampilang. Mansur diperiksa kurang lebih 4 jam.
“Klien saya ini hanya dimintai klarifikasi, dibantah semua atas laporan, karena tidak benar,” jelas Agus. Senin 25 Agustus 2023.
Agus bilang, kliennya tidak bersalah atas rekaman yang beredar di media sosial itu. Ia meyakini laporan Rahim Yasin kepada kliennya tidak berdasarkan bukti yang akurat dan faktual. Karena itu, atas nama PH, pihaknya akan mengambil langkah hukum melaporkan kembali Rahim.
“Dia melaporkan tanpa ada bukti yang jelas, karena dalam penyebaran rekaman ini, klien saya tidak terlibat,” tegasnya.
Sementara itu, Rahim Yasin menegaskan, bukti-bukti tersebut adalah materi penyidik, yang tidak mungkin dibuka ke publik.
“Saya sudah serahkan bukti-bukti. Terbukti atau tidak nanti di pengadilan yang membuktikan,” ucapnya.
Rahim berharap laporan yang ia masukan secepatnya ada titik terang, mulai ditingkatkan ke penyidikan, bila perlu langsung ditetapkan sebagai tersangka.
“Biar perlu ketika telah ditetapkan tersangka, langsung dilakukan penahanan,” tegasnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Malut Utara, Kombes Pol. Michael Irwan Thamsil saat dikonfirmasi, membenarkan adanya pemeriksaan klarifikasi tersebut.
“Dia diklarifikasi atas laporan dugaan tersebarnya rekaman dugaan pemalsuan ijasah,” pungkasnya.
——-
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, resmi menjadi Kawasan Siap QRIS. Bank Indonesia (BI) Maluku…
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…
Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…
Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang menyatakan Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik…