PPMAN Minta Polda Malut Profesional dalam Merespons Insiden Pemanahan 2 Warga Halteng

Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) minta Polda Maluku Utara agar profesional dan prosedural dalam merespons insiden pemanahan terhadap 2 warga Halmahera Tengah. 

Permintaan tersebut dilayangkan PPMAN agar Polda Maluku Utara tidak terkesan selalu menyalahkan komunitas masyarakat yang mendiami hutan Halmahera atas setiap insiden di wilayah hutan. Apalagi, bagi PPMAN, pihak kepolisian belum memiliki informasi yang cukup terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai orang tidak dikenal (OTK). 

“Klasifikasi OTK ini jika dikaitkan dengan wilayah pengejaran pelaku ke dalam hutan menimbulkan kekuatiran bagi PPMAN atas eksistensi masyarakat adat khususnya yang berdiam di dalam hutan,” kata Koordinator PPMAN, Syamsul Agus Alam, melalui rilis kepada cermat, Selasa, 4 Juli 2023.

Apalagi, sambung Syamsul, pengerahan personel gabungan merupakan bentuk respons serius atas informasi yang masih perlu didalami. “Polisi harus professional dan prosedural. Jangan sampai sewenang-wenang,” tagasnya.

PPMAN menilai, aksi pengejaran pelaku ke dalam hutan selama beberapa hari belakang melahirkan persepsi bahwa pelaku merupakan kelompok masyarakat suku tertentu yang mendiami kawasan hutan tersebut. Padahal, dengan klasifikasi OTK tersebut, banyak kemungkinan ataupun asumsi yang dapat dibangun tentang siapa pelaku pemanahan itu. 

Hal lainnya, Samsul menjelaskan, stigmatisasi terhadap kelompok masyarakat adat tertentu merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. 

“Penerapan teori kausalitas (sebab-akibat) harusnya diterapkan sejak awal penyelidikan dilakukan,” katanya. 

Misalnya, sambung ia, ambil contoh Masyarakat Adat Tobelo Dalam. Mereka kerap mendapat stigmatisasi dan kriminalisasi atas suatu peristiwa tindak pidana. Sebagian mereka ada di dalam hutan. 

“Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak meletakkan konflik di kawasan hutan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Kajian hukum kausalitas tidak diterapkan secara serampangan,” tambahnya.

PPMAN juga menyampaikan rasa simpati terhadap korban pemanahan di Halmahera Tengah. Di tengah gencarnya eksploitasi pertambangan dan kehutanan khususnya di Halmahera Tengah, ancaman konflik antar masyarakat maupun konflik struktural merupakan peristiwa nyata. Perlu perhatian bersama untuk menciptakan kondisi aman untuk semua.

“Kami berharap kedua korban akan lekas membaik, namun yang tak kalah penting dalam pandangan kami adalah bagaimana ada sebuah kebijakan tata kelola kawasan hutan yang memberi perlindungan bagi semua, termasuk masyarakat adat yang mendiami kawasan hutan,” ucapnya. 

Ia bilang, hutan merupakan ruang hidup terpenting bagi mereka, karena itu harus disikapi secara hati-hati dengan penuh penghormatan atas hak-hak masyarakat adat sesuai aturan perundang-undangan. 

——-

Penulis: Tim cermat

Editor: Ghalim Umabaihi