News

Praktisi Hukum Sebut Kadishub Ternate Bikin Pembohongan Publik

Langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate, Maluku Utara, menerapkan penarikan retribusi di jalur masuk zona ekonomi terpadu (ZET) menuai kritik dari berbagai kalangan.

Sebelumnya, Kepala Dishub Ternate, Mochtar Hasyim, menyampaikan langkah penarikan retribusi di jalur ZET untuk memaksimalkan PAD.

Menanggapi hal itu, praktisi hukum, Muhammad Tabrani Mutalib, mengatakan tidak ada satu pun peraturan daerah dengan nomenklatur khusus mengenai penarikan retribusi di kawasan ZET.

“Yang ada hanya Perwali Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penataan Zona Industri Kecil dan Menengah Kepariwisataa,” katanya, Kamis, 8 Juni 2023.

Dengan demikian, kata Tabrani, langkah Dishub berupa penarikan retribusi di jalur ZET adalah tindakan illegal atau melanggar hukum.

Sebab, jika merujuk pada Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang dimaksud objek retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan di tepi jalan umum. “Tercantum pada vide Pasal 3 Ayat 1 Perda Nomor 13 Tahun 2011,” jelasnya.

Selain itu, kata Tabrani, yang dimaksud dengan parkir adalah tidak bergeraknya suatu kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat sementara.

Sedangkan tempat parkir adalah lokasi yang secara khusus disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi pelataran parkir, taman parkir, dan gedung parkir.

“Itu tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta,” jelas Tabrani.

Menurutnya, tidak ada satu pun ketentuan pada pasal yang menerangkan adanya tarif di kawasan ZET. “Artinya, pernyataan Kadishub merupakan pembohongan publik,” tandasnya.

Bagi Tabrani, statemen tersebut menunjukan bahwa masyarakat dalam pemikiran pejabat publik seperti kucing yang mudah dibodoh-bodohi.

“Bisa disimpulkan bahwa wali kota turut bersama OPD-nya dalam hal ini Kepala Dishub, telah melakukan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

_________

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor  : Nurkholis Lamaau

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

8 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

9 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

10 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

14 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

15 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

16 jam ago