Sejumlah tenaga P3K mendatangi Kantor Bupati Morotai. Foto: Aswan/cermat
Ratusan tenaga P3K Pulau Morotai, Maluku Utara, menyatakan bakal mogok kerja lantaran gaji mereka tak kunjung dibayar pemerintah daerah setempat. Gaji tersebut terhitung sejak dua bulan terakhir.
Koordinator Grup PPPK Pulau Morotai tahun 2023, Sunardi Idi, mengaku menyesalkan sikap Pemda yang dinilai tak peduli keluhan mereka.
“Ada 329 P3K bulan November dan Desember belum dicairkan, teman-teman angkatan 2023 sebelumnya sudah berulangkali sampaikan keluhan ini, tapi katanya tidak ada anggaran. Alasannya tidak dialokasikan pemerintah pusat ke daerah,” kata Sunardi kepada cermat, Senin, 02 Desember 2024.
Sunardi mengaku pihaknya merasa aneh karena anggaran PPPK tahun sebelumnya sudah dibayarkan. Dia bilang akan menindaklanjuti keluhan ini dengan membuat laporan.
“Ada apa? Kami sudah berulang kali mengeluh ke pemda, tapi sampai sejauh ini tidak ada tindakan. Kalau tidak ada langkah baik oleh pemda setempat maka kami P3K 2023 bersikeras menindaklanjuti buat laporan ke tingkat provinsi dalam hal ini Ombudsman,” tegasnya.
Adapun tiga kategori gaji P3K 2023 yakni tenaga teknis, guru dan nakses bervariasi mulai dari Rp. 3 juta lebih per orang sesuai golongan.
“Jadi gaji 2 bulan ini kami minta segera dicairkan. Sekalipun kami tetap bertugas, karena tugas dan tanggungjawab kami maka hak-hak kami harus dipenuhi,” bebernya.
Tenaga P3K kesehatan ini bilang, tunggakan gaji tersebut juga akan mempengaruhi kinerja mereka.
“Yang jelas kami bersikeras kepada kaban keuangan (BPKAD) sampai pada tanggal 5 Desember ini, kalau tidak direalisasikan maka ini kami tetap menindaklanjuti persoalan ini, kami akan komunikasikan seluruh teman-teman atau ketua PPI kalau diakomodir maka kami akan mogok kerja,” cetusnya.
P3K lainnya, Arumi, juga merasa kecewa terhadap Pemda Morotai perihal ditunggaknya gaji tersebut.
“Kami punya kebutuhan di rumah juga kami harapkan digaji itu, beli anak susu, beli bensin motor dan kebutuhan lain,” ucap dia.
Perihal gaji ini, Penjabat (PJ) Bupati Morotai Burnawan sebelumnya menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait usai didatangi tenaga P3K.
Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Pulau Taliabu berada pada angka 50,15 persen dari target capaian…
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi menerima hibah satu unit mobil pemadam kebakaran berteknologi modern dari…
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pulau Taliabu, Maluku Utara mengusulkan anggaran rehabilitas infrastruktur…
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara membentuk tim khusus untuk mendata sekaligus menertibkan aktivitas pertambangan emas…
Aktivitas mobil trailer pengangkut kontainer milik PT Natural Indococonut Organik (NICO) di Kabupaten Halmahera Utara…
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), pengelola Tambang Emas Gosowong di Halmahera Utara, Maluku Utara, terus…