News

Rizal: LKPJ Wali Kota Ternate Kompilasi Program Bahari Berkesan dan Ternate Andalan

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyatakan, laporan Keterangan Pertanggung Jawaban( LKPJ)  tahun anggaaran 2021, yang akan di sampaikan secara resmi oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Kamis (17/3) besok di DPRD, sedikit agak berbeda dari sebelumnya.

Ini mengingat laporan pertanggung jawaban yang telah disiapkan oleh Bappelitbangada itu, merupakan kompilasi antara program Bahari Berkesan di era mantan Wali Kota dua peiode, almarhum Burhan Abdurahman, yang dikorelasikan dengan program Ternate Andalan.

“Jadi LKPJ tahun 2021 yang disampaikan di tahun 2022 ke DPRD ini agak sedikit berbeda Karen yang disampaikan ini transisi antara Bahari Berkesan dan dikompilasikan dengan  Ternate Andalan, melalui 8 Misi dan 14 program kerja prioritas TULUS,” papar Rizal, Rabu(16/3).

Rizal mengaku, laporan LKPJH tahun anggaran 2021, yang secara resmi akan disampaikjan oleh Wali Kota Ternate, pada rapat Paripurna di  DPRD Kota Ternate, Kamis(17/3) besok menggambarkan capaian bidang- bidang pelayanan, kemudian  BAB I yang menguraikan tentang gambaran umum, deskripsi Kota Ternate, kemudian memuat tentang inflasi, pertumbuhan, ekoniomi dan pengangguran, serta  pendapatan belanja dan pembiayaan.

“Jadi ini tugas kami di Bappelitbangda untuk bagaiamana mensinergikan untuk menjadi catatan penting dalam LKPJ yang disampaikan Wali Kota besok,”ujar Rizal.

Dalam LKPJ tahun anggaran 2021 juga lanjut Rizal, diketahui ada beberapa program  OPD yang  refocusing. Hal ini juga nantinya akan disampaikan dalam LKPJ oleh Wali Kota.

Selain itu, LPKJ tahun anggaran 2021 yang nantinya  disampaikan dalam rapat paripurna oleh DPRD itu, nantinya juga diserahkan ke BPK RI Perwakilan Maluku Utara, sebagai sandaran, dalam pelaksanaan audit keuangan tahun anggaran 2021, yang  saat ini sementara berjalan.

Pemkot berharap hasil audit BPK ini juga mendapat predikat  wajar  tanpa pengecualian( WTP) untuk mempertahankan besaran kucuran dana intensif daerah (DID).

“Hasil audit oleh BPK Ri ini nantinya juga termaktub dalam LPP APBD  baru nanti. Yang pasti target kami tetap mempertahankan predikat WTP,” ujarnya. (SAR)

redaksi

Recent Posts

Sekolah di Taliabu Alami Kebakaran, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta

Sebanyak tiga ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau…

16 jam ago

Rehab Gedung Polsek Mangoli Barat Terkendala Status Lahan, Ini Kata Kapolres

Gedung Polsek Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, hingga kini belum memperoleh anggaran rehabilitasi…

16 jam ago

Eks Kades dan Bendahara di Sula Ditahan, Diduga Korupsi Dana Desa Rp231 Juta

Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula, Maluku Utara, resmi menahan mantan Kepala Desa Lekokadai berinisial AL…

18 jam ago

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Malut Jamin Kerahasiaan Data

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara memastikan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE)…

20 jam ago

Putri Malu-Ku

Oleh: WDGafoer  “Pulaskah tidurmu malam ini, Putri Malu-Ku?” Apakah mimpimu masih tentang aku atau kita…

21 jam ago

Harganas, Bupati Morotai Serukan Penguatan Keluarga Hadapi Tantangan Zaman

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33…

21 jam ago