News

Rizal: LKPJ Wali Kota Ternate Kompilasi Program Bahari Berkesan dan Ternate Andalan

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyatakan, laporan Keterangan Pertanggung Jawaban( LKPJ)  tahun anggaaran 2021, yang akan di sampaikan secara resmi oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Kamis (17/3) besok di DPRD, sedikit agak berbeda dari sebelumnya.

Ini mengingat laporan pertanggung jawaban yang telah disiapkan oleh Bappelitbangada itu, merupakan kompilasi antara program Bahari Berkesan di era mantan Wali Kota dua peiode, almarhum Burhan Abdurahman, yang dikorelasikan dengan program Ternate Andalan.

“Jadi LKPJ tahun 2021 yang disampaikan di tahun 2022 ke DPRD ini agak sedikit berbeda Karen yang disampaikan ini transisi antara Bahari Berkesan dan dikompilasikan dengan  Ternate Andalan, melalui 8 Misi dan 14 program kerja prioritas TULUS,” papar Rizal, Rabu(16/3).

Rizal mengaku, laporan LKPJH tahun anggaran 2021, yang secara resmi akan disampaikjan oleh Wali Kota Ternate, pada rapat Paripurna di  DPRD Kota Ternate, Kamis(17/3) besok menggambarkan capaian bidang- bidang pelayanan, kemudian  BAB I yang menguraikan tentang gambaran umum, deskripsi Kota Ternate, kemudian memuat tentang inflasi, pertumbuhan, ekoniomi dan pengangguran, serta  pendapatan belanja dan pembiayaan.

“Jadi ini tugas kami di Bappelitbangda untuk bagaiamana mensinergikan untuk menjadi catatan penting dalam LKPJ yang disampaikan Wali Kota besok,”ujar Rizal.

Dalam LKPJ tahun anggaran 2021 juga lanjut Rizal, diketahui ada beberapa program  OPD yang  refocusing. Hal ini juga nantinya akan disampaikan dalam LKPJ oleh Wali Kota.

Selain itu, LPKJ tahun anggaran 2021 yang nantinya  disampaikan dalam rapat paripurna oleh DPRD itu, nantinya juga diserahkan ke BPK RI Perwakilan Maluku Utara, sebagai sandaran, dalam pelaksanaan audit keuangan tahun anggaran 2021, yang  saat ini sementara berjalan.

Pemkot berharap hasil audit BPK ini juga mendapat predikat  wajar  tanpa pengecualian( WTP) untuk mempertahankan besaran kucuran dana intensif daerah (DID).

“Hasil audit oleh BPK Ri ini nantinya juga termaktub dalam LPP APBD  baru nanti. Yang pasti target kami tetap mempertahankan predikat WTP,” ujarnya. (SAR)

redaksi

Recent Posts

Berpulang di Usia 68 Tahun, Ini Jejak yang Ditinggalkan Al Yasin Ali

Kabar duka datang dari Maluku Utara. Mantan Wakil Gubernur Maluku Utara, M Al Yasin Ali,…

6 jam ago

Gempa M 7,7 Guncang NTT, Berpotensi Tsunami

Gempa bumi kuat mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 15 Agustus 2026.…

7 jam ago

Demokrat Taliabu Gelar Gerakan Langit Biru Indonesia Asri Sambut HUT ke-25

Partai Demokrat Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar aksi lingkungan bertajuk Gerakan Langit Biru Indonesia…

23 jam ago

Haknya Dipenuhi, 10 Pekerja Akhiri Perselisihan dengan PT Position

Perselisihan hubungan industrial antara 10 pekerja dan PT Position di Maluku Utara resmi diselesaikan secara…

1 hari ago

BI Catat Transaksi Nontunai di Malut Terus Meluas

Penggunaan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Maluku Utara terus berkembang.…

2 hari ago

Seorang Pemuda Halmahera Utara Hilang di Hutan Desa Sukamaju

Seorang pemuda asal Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, dilaporkan hilang…

2 hari ago