Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rus'an M Nur Taib. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rus’an M Nur Taib membantah tudingan dugaan pungli yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif.
Rus’an mengatakan apa yang disampaikan Nurlela harus memiliki bukti. Sebab menurutnya, pungli merupakan tindakan melanggar hukum.
“Kalau Nurlela menemukan hal itu seharusnya dilaporkan ke aparat penegak hukum, karena yang pastinya itu kita tidak pernah melakukan pungli,” kata Rus’an, Rabu, 21 Mei 2025.
Dia bilang, pihaknya mendukung jika tindakan pungli yang disebutkan oleh Nurlela dilaporkan ke penegak hukum.
“Yang pastinya kalau ibu Nurlela punya bukti dan bisa membuktikan pungli itu maka saya mendukung dan akan bersama-sama untuk hal ini dilaporkan dan diproses secara hukum,” ujar Rus’an.
Selain itu, Rus’an juga membantah jika dalam pengurusan administrasi oleh para kontaktor pihaknya meminta uang atau pelicin.
“Saya tidak pernah meminta uang atau pelicin setiap tandatangan surat atau apapun itu. Jika itu ada bukti maka buktikan itu jangan sampai ini jadi fitnah,” tegasnya.
“Katanya hal ini sudah lama diketahui oleh ibu Nurlela, tapi kenapa ibu Nurlela diam tidak proses. Saya siap jika di panggil terkait hal ini,” tambahnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara nonaktif, Yudhitya Wahab, mendatangi Direktorat Reserse…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara kembali meraih apresiasi tingkat nasional atas komitmennya dalam…
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan kewajiban keuangan daerah…
Oleh: Salman Alfariziz* PERJUANGAN Reformasi tahun 1998 yang dilakukan oleh rakyat dengan semangat dan…
Masyarakat Pulau Morotai, Maluku Utara kini makin dimudahkan dalam mengakses layanan kepolisian. Jika membutuhkan bantuan…
Polres Halmahera Barat, Maluku Utara, menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi terkait dugaan pemotongan anggaran…