Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pulau Morotai, Haiba Usman. Foto: Aswan Kharie/cermat
Sejumlah tenaga dokter yang melaksanakan studi menggunakan beasiswa Pemda Pulau Morotai, Maluku Utara, hingga kini belum melaporkan diri.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pulau Morotai, Haiba Usman, saat ditemui cermat di ruang kerjanya, Selasa, 03 Juni 2025.
Haiba menyebut, dari total empat dokter pengguna beasiswa Pemda Morotai, hanya satu orang yang telah melaporkan diri ke pemda.
“Menyangkut dengan empat orang dokter yang pernah dibiayai oleh Pemda Morotai saat studi, ternyata baru satu orang yang melapor diri, atas nama dengan inisial SS,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan dokter SS telah menyelesaikan studinya pada 2024, namun baru menjalani sumpah dokter pada 2025. Setelah itu, SS langsung melapor diri ke pihak Kesra sebagai bentuk tanggung jawab moral atas beasiswa yang tela ia terima.
“Begitu selesai sumpah dokter pada beberapa waktu lalu, SS sudah melaporkan diri ke bagian kesekretariatan bahwa dia sudah selesai,” ungkapnya.
Sementara itu, kata dia, tiga orang lainnya yang masing-masing berinisial AIB, ARO, dan MFT hingga kini belum ada kabar apapun kepada pihak Pemda.
“Sampai saat ini mereka belum melapirkan diri ke Pemda dalam hal ini Kesra. Dan kami masih mencari tahu keberadaan mereka, karena sampai hari ini tidak ada kabar sama sekali. Karena kalau mereka tak kembali maka sanksi akan kami keluarkan,” tegasnya.
Ia bilang, seluruh biaya pendiddkan kedokteran itu berasal dari anggaran daerah, bukan dari kantong pribadi. Karena itu, sudah menjadi tuntutan moral dan administratif bagi mereka untuk kembali dan mengabdi di Morotai.
“Karena waktu mereka oanjut studi kedokteran itu pemda sudah melayani mereka dengan baik. Tapi sampai sekarang mereka juga belum melapor diri ke Pemda Morotai,”
Kemudian, Pemda juga berkomitmen mendukung warga Morotai yang mengambil studi kedokteran, khususnya di Universitas Khirun ternate. Namun ia menambahkan bahwa bantuan pendidikan yang diberikan kini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Jadi bukan diberhentikan, tapi menyesuaikan dengan anggaran daerah. Memang disaat mereka akhir studi tetap kita bantu, tapi dananya tidak sama seperti sebelumnya,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, akan meninjau lima lokasi penambangan pasir dan batuan…
Kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, resmi menjadi Kawasan Siap QRIS. Bank Indonesia (BI) Maluku…
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…
Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…