Kepala BKKBN Maluku Utara bersama rombongan saat berkunjung ke kantor Ombudsman Malut. Foto: Istimewa
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara, Victor Palimbong, bersama jajaran, melakukan kunjungan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, pada Selasa, 3 Juni 2025.
Kunjungan ini dilakukan untuk membahas rencana kerja sama antara kedua lembaga dalam hal pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik serta upaya pencegahan maladministrasi, khususnya dalam penataan birokrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Victor Palimbong menyampaikan harapannya agar BKKBN dapat menjalin kolaborasi strategis dengan Ombudsman. Terutama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran alat kontrasepsi guna mendukung program Keluarga Berencana di kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan penyaluran honorarium bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar tepat sasaran, serta memperkuat pengawasan terhadap program pengendalian stunting di seluruh wilayah provinsi.
“Kolaborasi lintas sektor sangat krusial untuk memastikan program-program strategis ini berjalan dengan baik dan mencapai target nasional,” ujar Victor.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, Iriyani Abd. Kadir, menyambut baik inisiatif kerja sama yang ditawarkan oleh BKKBN. Ia mengungkapkan bahwa isu pelayanan publik, termasuk penanganan stunting, telah menjadi fokus perhatian Ombudsman dalam beberapa waktu terakhir.
Sejak 2024 hingga pertengahan 2025, kata ia, Ombudsman Maluku Utara telah menangani sejumlah pengaduan terkait stunting di beberapa daerah, antara lain Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate.
“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan penanganan terhadap isu-isu pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana, dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat,” tutur Iriyani.
Ombudsman juga berharap kerja sama ini dapat mencakup percepatan penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan maladministrasi, pertukaran data dan informasi antar lembaga. Termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik di lingkungan Ombudsman maupun BKKBN Maluku Utara.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mendesak pemerintah daerah bersama DPRD…
Persistensi DPD RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan memasuki lembaran baru. Pada Kamis, 25…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menjerat mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, dengan pasal berlapis…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar serangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, usai menjalani…
Fenomena kemunculan ular piton raksasa di kawasan permukiman hingga menyerang warga saat berangkat ke kebun…