Senjata Minyak di Selat Hormuz

Oleh: Yanuardi Syukur
Dosen Antropologi Universitas Khairun

---

KORPS Garda Revolusi Iran (IRGC), sebuah cabang elite militer Iran yang dibentuk pasca-revolusi 1979 memberikan penegasan bahwa Iran berada dalam “kendali penuh” atas Selat Hormuz setelah serangan AS-Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Mohammad Akbarzadeh, pejabat IRGC, menyatakan “mustahil bagi kapal mana pun untuk melewati” selat strategis ini.

Pada 28 Februari 2026, IRGC mulai mengirimkan transmisi VHF (Very High Frequency) bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz “tidak diizinkan.” Data Clarksons Research mencatat sekitar 3.200 kapal atau 4 persen tonase global kini menganggur di Teluk, dengan 500 kapal lainnya menunggu di lepas pantai UAE dan Oman.

Selat Hormuz adalah jalur laut sempit antara Teluk Persia dan Teluk Oman, dengan panjang 167 km dan lebar 39-97 km. Di pantai utara terdapat Iran, sementara di selatan adalah Semenanjung Musandam yang menjadi wilayah Uni Emirat Arab dan Oman. Selat ini telah menjadi titik strategis selama berabad-abad.

Babur (1483-1530), seorang penakluk Muslim dari Asia Tengah dan pendiri Kekaisaran Mughal di India, dalam memoarnya pernah menceritakan bagaimana kacang almond harus diangkut dari wilayah Ferghana di Asia Tengah hingga ke Hormuz untuk mencapai pasar perdagangan. Itu menandakan betapa signifikannya selat tersebut sejak lama.

Dalam laporannya untuk Guardian, “What disrupting the strait of Hormuz could mean for global cost-of-living pressures” (2 Maret 2026), Patrick Commins, economics editor Guardian Australia, melaporkan bahwa selat ini membawa seperlima minyak mentah global, seperlima LNG, dan sepertiga pupuk urea dunia. Data historis menunjukkan selama 2023-2025, 20 persen LNG dunia dan 25 persen perdagangan minyak laut melewati selat ini setiap tahunnya.

Harga minyak Brent, salah satu jenis minyak mentah (crude oil) yang menjadi tolok ukur (benchmark) harga minyak dunia, langsung melonjak 13 persen ke US$82 per barel, tertinggi sejak Juli 2024. Trump merespons dengan ancaman di Truth Social bahwa Angkatan Laut AS akan mulai mengawal kapal tanker “sesegera mungkin” untuk menjamin “aliran energi bebas ke dunia” (Guardian, 2 Maret 2026).

Setidaknya, ada tiga hal penting yang patut kita perhatikan jika Selat Hormuz jadi betul-betul ditutup.

Pertama, beroperasinya strategi asimetris Iran. John Phillips dalam analisisnya kepada Al Jazeera (2 Maret 2026) menyebut Iran mengadopsi “asymmetric endurance” (strategi bertahan jangka panjang dengan cara-cara tidak konvensional) dengan menargetkan infrastruktur ekonomi global. Menutup Selat Hormuz bukan sekadar aksi militer, tapi tekanan ekonomi langsung ke negara-negara Teluk dan konsumen minyak dunia.

Sepanjang sejarah, Selat Hormuz tidak pernah ditutup lama selama konflik Timur Tengah—tidak seperti Selat Tiran (jalur laut sempit, dengan lebar kira-kira 13 km, di antara Semenanjung Sinai dan Jazirah Arab) atau Bab-el-Mandeb (selat strategis sepanjang 32 km yang memisahkan Yaman [Asia] dari Djibouti/Eritrea [Afrika], menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden/Samudra Hindia)—meskipun Iran sesekali mengancam akan menutupnya dan bahkan telah melakukan persiapan untuk memasang ranjau.

Kini ancaman itu menjadi nyata. Iran ingin negara-negara yang memiliki pangkalan militer AS—UAE, Qatar, Kuwait—merasakan dampak perang dan mendesak Washington menghentikan serangan. Data 150 kapal tanker yang berlabuh di perairan terbuka membuktikan strategi ini mulai efektif.

Kedua, dampak inflasi global jadi tak terhindarkan. Joseph Capurso, kepala ekonomi global CBA, menyebut situasi ini “salah satu skenario terburuk bagi ekonomi global.” Shane Oliver dari AMP menghitung setiap kenaikan US$1 harga minyak menambah 1 sen per liter bensin. Jika harga tembus US$100 per barel, harga bensin di kota-kota besar bisa melonjak 40 sen menjadi $2,20-2,40 per liter.

Patrick Commins mencatat bahwa hal ini bersifat “stagflasioner”, yakni meningkatkan inflasi sekaligus menekan pertumbuhan ekonomi. Eropa juga terancam dengan harga gas yang bisa naik tiga kali lipat jika konflik berkepanjangan. Padahal seperlima pasokan LNG global melewati jalur ini, dan Eropa sedang dalam posisi rentan pasca-krisis energi 2022.

Ketiga, negara importir energi jadi paling rentan. Richard Yetsenga, ekonom utama ANZ, mengingatkan bahwa kecuali Malaysia, hampir semua negara Asia mengimpor lebih banyak minyak daripada mengekspor. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong mengimpor lebih dari 80 persen kebutuhan energi mereka.

Kabarnya, Pakistan sudah mulai mencari alternatif dengan meminta Saudi mengirim minyak melalui pelabuhan Yanbu (King Fahad Industrial Port) di Laut Merah. China, pembeli utama minyak Iran, mengutuk serangan AS melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi yang menyebut “tidak dapat diterima membunuh pemimpin negara berdaulat.” Sementara Thailand menghentikan ekspor petroleum dan menggunakan dana nasional untuk melindungi warganya dari lonjakan harga.

Penutupan Selat Hormuz—jika benar-benar itu dilakukan—membuktikan bahwa Iran, meski dilemahkan serangan militer dan kehilangan pemimpin tertingginya, masih memiliki kartu truf ekonomi yang bisa mengganggu stabilitas global. Sekitar seperempat perdagangan minyak laut dunia melalui jalur ini, dan gangguannya langsung terasa di pompa bensin hingga pabrik-pabrik Eropa.

Teheran menjadikan Selat Hormuz tidak hanya sebagai ‘weapons of the weak’ (senjata kaum lemah), meminjam frasa James C. Scott dalam Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (1985), tapi juga menjadikan selat tersebut sebagai ‘asymmetric endurance’ (menggunakan cara-cara tidak konvensional untuk bertahan dan melawan pihak yang lebih kuat dalam jangka panjang).

Bagi Indonesia, penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga bahan bakar minyak dan gas, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga energi di dalam negeri. Dampaknya akan terasa di berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga distribusi barang kebutuhan pokok, serta meningkatkan biaya produksi industri.

Masyarakat akan langsung merasakan imbasnya melalui kenaikan harga BBM, tarif listrik dari pembangkit fosil, dan harga bahan pokok yang diproduksi dengan energi intensif. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat secara luas.

Artinya, jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, maka negara-negara miskin dan kelas pekerja global yang akan membayar harga paling mahal, antara lain dalam bentuk inflasi pangan, kelangkaan pupuk, atau krisis energi—sesuatu yang kita semua tidak inginkan.