Soal Dugaan Judi Online Sekda Morotai, Hasbi Yusuf Minta Pejabat Jaga Etika dan Perilaku

Anggota Komite III DPD RI, Hasbi Yusuf, angkat bicara terkait dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dalam aktivitas judi online alias judol.

Menurut Hasbi, seorang pejabat publik harus mampu menjaga sikap dan perilaku karena posisinya selalu menjadi perhatian masyarakat.

“Sebagai seorang pejabat harus memiliki suri teladan yang baik bagi rakyat,” ujar Hasbi saat ditemui, Kamis, 14 Mei 2026.

Ia menegaskan, tanggung jawab moral tidak hanya melekat pada pejabat daerah, tetapi juga seluruh penyelenggara negara, termasuk dirinya sebagai anggota DPD RI.

“Semua pejabat publik, termasuk saya, harus memiliki tanggung jawab moral dan menjadi teladan yang baik. Apalagi saat ini masyarakat sangat cepat menilai ketika sebuah pemberitaan muncul dan viral,” katanya.

Hasbi mengakui bahwa informasi yang beredar belum tentu sepenuhnya benar. Namun, menurutnya, persepsi publik sering kali terbentuk lebih cepat ketika suatu persoalan sudah menjadi konsumsi luas masyarakat.

“Meski belum tentu benar, penilaian masyarakat kadang langsung mengarah pada hal-hal negatif,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat publik menjaga etika dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan citra buruk terhadap lembaga maupun pemerintah.

“Terkait persoalan itu, saya pribadi belum ingin mencampuri karena masih menjadi tanda tanya apakah benar atau tidak,” katanya.

Meski demikian, Hasbi menegaskan bahwa perilaku seperti judi, korupsi, minuman keras, narkoba hingga kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dilakukan oleh pejabat maupun aparat negara.

“Sebagai pejabat publik, baik pemerintah, DPR, DPD, TNI-Polri maupun masyarakat, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu,” tegasnya.

“Apalagi terkait korupsi, judi, miras, narkoba, serta KDRT. Itu tidak boleh dilakukan,” sambungnya.

Menurut Hasbi, tindakan-tindakan tersebut dapat merusak integritas seseorang, terlebih jika yang bersangkutan merupakan pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

“Sebab perbuatan seperti itu dapat mengganggu integritas kita, terutama sebagai pejabat publik,” ujarnya.

Ia berharap persoalan yang kini menjadi perhatian publik itu dapat menjadi pengingat bagi seluruh pejabat agar lebih menjunjung tinggi norma dan etika.

“Dengan adanya persoalan ini maupun persoalan lainnya, saya berharap semua pejabat lebih menjunjung tinggi norma dan etika agar tidak menjadi sajian yang merusak tatanan kehidupan masyarakat,” tutupnya.