Sopir Truk se-Halmahera Demo di Kantor Gubernur, Tuntut Kelangkaan Biosolar Segera Diatasi

Ratusan sopir truk yang tergabung dalam aliansi lintas kabupaten/kota di Halmahera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Maluku Utara, Senin 11 Mei 2026.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan BBM subsidi jenis Biosolar yang dinilai semakin mengganggu aktivitas distribusi barang di wilayah Maluku Utara.

Dalam aksi itu, massa mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah cepat dan konkret terkait distribusi BBM subsidi yang disebut semakin sulit diperoleh di berbagai daerah, termasuk di Sofifi.

Perwakilan massa aksi, Faisal, mengatakan kelangkaan Biosolar terjadi hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas transportasi barang hingga meningkatnya biaya logistik.

“Setelah kami telusuri di beberapa kabupaten/kota bahkan Sofifi, itu sama sekali tidak ada,” kata Faisal saat menyampaikan aspirasi di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara dan pimpinan DPRD.

Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik penimbunan BBM subsidi oleh oknum tertentu yang menyebabkan harga Biosolar di lapangan melonjak jauh dari harga resmi.

“Yang tadinya Rp6.800 per liter, di lapangan bisa sampai Rp19.000 bahkan Rp20.000,” ujarnya.
Selain Biosolar, massa aksi turut menyoroti harga BBM jenis Dexlite yang disebut telah mencapai Rp26.600 per liter. Kenaikan harga tersebut dinilai semakin membebani para sopir truk dan pelaku usaha angkutan barang di daerah.

Menurut para sopir, ketergantungan terhadap BBM subsidi sangat tinggi untuk menunjang operasional harian. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan stok Biosolar kerap kosong di sejumlah SPBU.

Karena itu, mereka meminta pemerintah provinsi segera turun tangan agar distribusi BBM subsidi kembali normal dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Faisal menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, pihaknya bersama organisasi angkutan akan kembali melakukan aksi lanjutan dalam skala lebih besar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Organda di 10 kabupaten/kota. Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, maka akan ada gerakan-gerakan selanjutnya,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan sempat menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.