News

Tak Satupun Kasus Korupsi Terungkap, Praktisi Hukum Sebut Kejari Taliabu “Mandul”

Kinerja lembaga Adhyaksa di Pulau Taliabu, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Hingga kini, belum ada satu pun kasus korupsi yang berhasil diungkap, meski kepemimpinan di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat telah berganti.

Pergantian pucuk pimpinan dari Nurwinardi kepada Yoki Adrianus sekitar enam bulan lalu sempat memunculkan harapan baru. Namun, ekspektasi publik tampaknya belum terjawab. Tak ada gebrakan berarti, terutama dalam membongkar dugaan sindikat korupsi yang disebut-sebut marak di wilayah tersebut.

Pulau Taliabu bahkan kini diduga menjadi salah satu daerah dengan praktik korupsi paling mengkhawatirkan di Maluku Utara.

Menanggapi kondisi ini, praktisi hukum setempat, Sherly Bantu, menilai ada kejanggalan serius dalam kinerja Kejari. Ia menduga adanya kepentingan tertentu atau rasa takut yang membuat aparat penegak hukum enggan mengusut kasus korupsi.

“Seharusnya Kajari yang sekarang lebih berani. Apalagi beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus. Tapi faktanya, tidak ada satu pun kasus yang diungkap,” ujarnya, Rabu, 8 April 2025.

Sherly juga menyoroti dugaan kedekatan Kejari dengan pemerintah daerah yang berpotensi menghambat penegakan hukum. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya “main mata” dalam penanganan perkara.

Lebih jauh, ia mengungkap informasi yang beredar terkait dugaan barter kasus dengan proyek pembangunan mushola di Kantor Kejari. Proyek tersebut, menurutnya, sempat dianggarkan kembali sebesar Rp1,5 miliar, namun belum juga rampung.

“Di tahun 2026 proyek itu kembali dianggarkan. Ini patut dicurigai, ada apa di balik semua ini?” katanya.

Selain itu, ia menyebut adanya pergeseran anggaran dari tiga proyek masjid ke pembangunan lanjutan mushola di lingkungan Kejari, yang semakin menimbulkan tanda tanya.

Sherly menegaskan, pihaknya bersama masyarakat kini terus memantau kinerja Kejari Pulau Taliabu. Ia mengingatkan bahwa Kajari sebelumnya pernah berjanji di hadapan publik untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di daerah tersebut.

“Janji tinggal janji. Sampai sekarang nihil. Kejari Taliabu layak disebut ompong dan penakut karena tidak menunjukkan keberanian dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

redaksi

Recent Posts

Polisi di Halut Rogoh Uang Pribadi Rp 55 Juta Bantu Warga Atasi Krisis Air Bersih

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Ruko, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, Bripka Jemstison…

37 menit ago

Potongan Dana Dacil di Taliabu Disorot, AP2T: Dugaan Korupsi Terstruktur dan Berjamaah

Isu dugaan pemotongan dana Daerah Terpencil (Dacil) atau insentif bagi guru di Pulau Taliabu, Maluku…

2 jam ago

Hadiri Halalbihalal di Morselbar, Bupati Ajak Warga Jaga Persatuan

Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, berkesempatan menghadiri kegiatan halalbihalal di Kecamatan Morotai Selatan…

4 jam ago

Polisi Buru Dua DPO Pelaku Tambang Ilegal di Halmahera Utara

Polres Halmahera Utara, Maluku Utara, resmi menetapkan dua tersangka kasus Penambangan Tanpa Izin (PETI) sebagai…

5 jam ago

Tinta Kebaikan Irfan Ahmad

Oleh: Faris Bobero “Tinta kebaikan tak pernah kering. Ia hidup dalam tulisan,” kata itu diucapkan…

10 jam ago

Masa Tanggap Darurat, Pemkot Ternate Longgarkan Sistem Kerja ASN di Batang Dua

Pemerintah Kota Ternate memberikan fleksibilitas khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan…

11 jam ago