Ternate dan Probolinggo Jalin Kerja Sama Perkuat Pasokan Pangan

Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sekaligus Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Kota Probolinggo, Pada Rabu 2 September 2026.

Kegiatan yang diinisiasi oleh BI (Bank Indonesia) itu dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila.

Sekertaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis mengingat Ternate merupakan daerah kepulauan dengan keterbatasan lahan pertanian.

Menurutnya, dengan luas daratan sekitar 162,17 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 218 ribu jiwa, perekonomian Ternate lebih banyak bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan.

“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” ujar Rizal.

Kondisi tersebut membuat stabilitas pasokan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian inflasi di Kota Ternate.

Rizal menyebut, tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat memicu kenaikan harga ketika terjadi gangguan distribusi maupun keterbatasan stok.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan pangan akibat aktivitas industri dan perusahaan tambang berskala besar di Maluku Utara juga ikut memengaruhi ketersediaan komoditas di pasar.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Kota Ternate bersama Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi pasokan dan harga pangan.

Salah satu upaya yang kini diperkuat adalah membuka jalur pasokan langsung dari daerah produsen, termasuk Kota Probolinggo.

Usai penandatanganan KAD, rombongan Pemkot Ternate kemudian mengikuti kunjungan lapangan dan sharing session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.

Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena kerap mengalami gangguan pasokan dan turut memberikan tekanan terhadap harga pangan di Kota Ternate.

Dalam kunjungan tersebut, Pemkot Ternate turut membawa lima pengusaha atau pedagang besar komoditas Barito (bawang, rica/cabai, dan tomat) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate.

Rizal berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada kerja sama antarpemerintah, tetapi dapat dilanjutkan melalui kerja sama langsung antarpelaku usaha.

“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” katanya.

Pemkot Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus memfasilitasi serta mengawal proses kerja sama tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperlancar rantai distribusi pangan, menjaga ketersediaan komoditas, sekaligus menciptakan manfaat yang seimbang bagi petani di Probolinggo, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen di Ternate.

Rizal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Probolinggo dan Bank Indonesia, khususnya Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, atas dukungan dalam memperkuat kerja sama antardaerah di bidang pangan.

“Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di daerah,” pungkasnya.