News

Upacara di Atas Bebatuan, Cara Warga Hiri Protes Kebijakan Pemerintah soal Pembangunan

Ada yang unik di peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 yang dilaksanakan oleh warga Pulau Hiri di Kota Ternate, Maluku Utara.

Jika pengibaran bendera merah putih lazimnya dilihat di lapangan luas dengan pasukan pengibar bendera, beda halnya dengan upacara yang digelar warga Hiri di pesisir pantai tersebut.

Upacara ini berlangsung di pelabuhan penyeberangan menuju Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat. Puluhan warga berjejer di atas bebatuan dan ikut dalam upacara tersebut.

Dipantau, ada pun peserta lainnya berjejer di atas tetrapod (pemecah ombak) yang merupakan sisa matrial pekerjaan dermaga hiri. Aksi unik ini pun dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kota Ternate.

Kordinator Upacara Ardian Kader mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengingatkan Pemkot Ternate bahwa pembangunan Dermaga Hiri perlu menjadi perhatian.

“Kami sengaja mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Sebab, itu adalah sebuah kritik terhadap Pemkot Ternate,” kata Adrian, Kamis, 17 Agustus 2023.

Ia bilang, pembangunan dermaga ini sudah disuarakan berulang kali dan talah memakan waktu bertahun-tahun.

“Bahkan lebih dari 10 kali warga telah menggelar aksi unjuk rasa disertai tulisan dan pemberitaan untuk mengingatkan pemerintah agar serius membangun dermaga,” bebernya.

Sementara itu, pemimpin upacara, Wawan Iliyas menambahkan kendala yang dihadapi masyarakat Pulau Hiri selama ini adalah ketika gelombang pasang maupun surut. Sebab, pada waktu seperti itu para motoris sangat kesulitan untuk menambatkan perahunya.

“Di pelabuhan ini musim ombak sengsara, air surut juga lebih sengsara. Karena terjadi sedimentasi di areal tambatan perahu yang menyulitkan juragan untuk menambatkan perahu. Sehingga upacara hari ini kami lakukan sebagai betuk kritik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Wawan menuturkan bahwa merebut kemerdekaan rakyat rela mengorbankan jiwa dan raga hingga menumpahkan darah. Bahkan ada pula yang disiksa, dianiaya sampai dibunuh.

“Namun dalam proses pembangunan kita bisa lihat sendiri sangat tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka kami pun perlu mengingatkan hal semacam ini kepada pemerintah. Sama halnya dengan Pemerintah Kota Ternate yang tidak menjalankan pembangunan sesuai kondisi masyarakat saat ini,” jelasnya.

——–

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Rian Hidayat Husni

cermat

Recent Posts

Disdik Pulau Taliabu Dorong Bahasa Daerah Masuk Pelajaran Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) di Pulau Taliabu, Maluku Utara, berkomitmen mendorong kurikulum bahasa daerah masuk dalam…

10 jam ago

Unkhair dan IPB Bahas Kerja Sama Bidang Riset

Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menerima kunjungan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Agromaritim…

10 jam ago

Ini Pesan Kasat Lantas Polres Ternate di HUT ke-70 Lalu Lintas

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, AKP Farha, mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pengendara, untuk…

11 jam ago

Kantah Halmahera Barat Hadiri Peringatan 65 Tahun UUPA di Kanwil BPN Maluku Utara

Dalam rangka memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, jajaran Kantor Pertanahan (Kantah)…

12 jam ago

Mulai 2026, Pengelolaan Anggaran Desa di Morotai Wajib Berbasis Online

Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, menegaskan bahwa mulai tahun 2026 seluruh proses pengelolaan anggaran…

16 jam ago

Rumah Makan Ayam Bakar Pak RT di Ternate Terbakar, Kerugian Capai Rp 200 Juta

Dapur Rumah Makan Ayam Bakar Pak RT yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muhajirin,…

19 jam ago