News

Upacara di Atas Bebatuan, Cara Warga Hiri Protes Kebijakan Pemerintah soal Pembangunan

Ada yang unik di peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 yang dilaksanakan oleh warga Pulau Hiri di Kota Ternate, Maluku Utara.

Jika pengibaran bendera merah putih lazimnya dilihat di lapangan luas dengan pasukan pengibar bendera, beda halnya dengan upacara yang digelar warga Hiri di pesisir pantai tersebut.

Upacara ini berlangsung di pelabuhan penyeberangan menuju Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat. Puluhan warga berjejer di atas bebatuan dan ikut dalam upacara tersebut.

Dipantau, ada pun peserta lainnya berjejer di atas tetrapod (pemecah ombak) yang merupakan sisa matrial pekerjaan dermaga hiri. Aksi unik ini pun dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kota Ternate.

Kordinator Upacara Ardian Kader mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengingatkan Pemkot Ternate bahwa pembangunan Dermaga Hiri perlu menjadi perhatian.

“Kami sengaja mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Sebab, itu adalah sebuah kritik terhadap Pemkot Ternate,” kata Adrian, Kamis, 17 Agustus 2023.

Ia bilang, pembangunan dermaga ini sudah disuarakan berulang kali dan talah memakan waktu bertahun-tahun.

“Bahkan lebih dari 10 kali warga telah menggelar aksi unjuk rasa disertai tulisan dan pemberitaan untuk mengingatkan pemerintah agar serius membangun dermaga,” bebernya.

Sementara itu, pemimpin upacara, Wawan Iliyas menambahkan kendala yang dihadapi masyarakat Pulau Hiri selama ini adalah ketika gelombang pasang maupun surut. Sebab, pada waktu seperti itu para motoris sangat kesulitan untuk menambatkan perahunya.

“Di pelabuhan ini musim ombak sengsara, air surut juga lebih sengsara. Karena terjadi sedimentasi di areal tambatan perahu yang menyulitkan juragan untuk menambatkan perahu. Sehingga upacara hari ini kami lakukan sebagai betuk kritik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Wawan menuturkan bahwa merebut kemerdekaan rakyat rela mengorbankan jiwa dan raga hingga menumpahkan darah. Bahkan ada pula yang disiksa, dianiaya sampai dibunuh.

“Namun dalam proses pembangunan kita bisa lihat sendiri sangat tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka kami pun perlu mengingatkan hal semacam ini kepada pemerintah. Sama halnya dengan Pemerintah Kota Ternate yang tidak menjalankan pembangunan sesuai kondisi masyarakat saat ini,” jelasnya.

——–

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Rian Hidayat Husni

cermat

Recent Posts

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Popular Government Institution 2025 dari The Iconomics

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Popular Government Institution 2025 dari…

2 jam ago

Ketika Antam Tinggalkan Kerusakan Tanpa Kontribusi Berarti di Halmahera Timur

Setelah lebih dari 20 tahun beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, PT Aneka Tambang (Antam)…

3 jam ago

Ghifari Bopeng Kena Somasi PT Apollu Nusa Konstruksi soal Utang 1,3 Miliar

PT Apollu Nusa Konstruksi melayangkan surat tagihan dan somasi kepada PT Hapsari Nusantara Gemilang untuk…

15 jam ago

Jejak Harmonis Alam dan Tambang Emas Gosowong

Setiap 10 Agustus, Indonesia memperingati Hari Konservasi Alam Nasional sebagai momen refleksi pentingnya menjaga kelestarian…

16 jam ago

Kongsi Gigs dan Suara Perlawanan dari Right Chambers untuk 11 Warga Adat Sangaji

Kongsi Gigs: Music, Football, Culture di Ternate, Maluku Utara, bukan sekadar acara manggung. Acara ini…

18 jam ago

FORMAT PRAGA Serahkan Dokumen Laporan Mafia Tambang ke KPK

Perwakilan massa Aksi Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji (FORMAT PRAGA) akhirnya menyerahkan…

18 jam ago