News

Urusan Anak, Pejabat BNNP Malut dan Istri Saling Lapor ke Polisi

Kuasa hukum istri pejabat BNNP Maluku Utara angkat bicara setelah pemberitaan ramai soal sang suami membuat pengaduan di Polres Ternate atas dugaan pemalsuan dokumen.

Pejabat BNNP itu diketahui inisial BA alias Busranto. Sementara istrinya, URA alias Utary.

Informasi yang dihimpun cermat, Utary melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Busranto ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara atas dugaan penelantaran anak dan istri.

Sementara, Busranto melaporkan Utari ke Polres Ternate atas dugaan pemalsuan dokumen berupa akta kelahiran anak mereka.

Kuasa hukum Utary, Nurul Mulyani kepada cermat mengatakan, laporan terhadap kliennya ini menjadi hak pelapor. Tetapi menurutnya, dasar hukum laporan tersebut keliru karena apa yang dilaporkan justru tidak pernah dilakukan oleh kliennya.

Nurul bilang, dalam surat keterangan kelahiran anak itu jelas tertulis nama pelapor sebagai ayah biologisnya jika berbicara tentang hak waris itu terlalu jauh.

“Yang ada justru atas perbuatan pelapor sehingga sampai saat ini klien kami dirugikan. Karena akta kelahiran anak belum diperoleh yang mana sebelumnya pelapor yang selalu menjanjikan kepada klien kami untuk mengurus surat-surat tersebut,” ucap Nurul, Senin 17 Juni 2023.

Nurul menilai, pelapor hanya berupaya menghindar dari tangung jawabnya karena kliennya telah melaporkan yang bersangkutan di Ditreskrimum.

Laporan tersebut atas dasar penelantaran anak yang mana proses hukumnya sudah naik pada tingkat penyidikan karena hingga saat ini BA tidak menafkahi anak.

“Terkait laporan yang sudah sampai pada tahapan penyidikan di krimum kami minta segera dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka,” tegasnya.

Nurul bilang, tangung jawab pelapor dalam hal menafkahi anak saja sampai saat ini tidak pernah dilakukan. Kemudian jika kuasa hukum BA berbicara tentang hak asuh anak maka acuannya adalah undang-undang perlindungan anak.

“Jadi pada intinya kita ikuti saja proses hukum yang ada dan klien kami. Sebagai warga negara yang taat hukum, kami akan selalu kooperatif jika penyidik ingin meminta keterangan tambahan,” pungkasnya.

———–

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

cermat

Recent Posts

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Popular Government Institution 2025 dari The Iconomics

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Popular Government Institution 2025 dari…

30 menit ago

Ketika Antam Tinggalkan Kerusakan Tanpa Kontribusi Berarti di Halmahera Timur

Setelah lebih dari 20 tahun beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, PT Aneka Tambang (Antam)…

2 jam ago

Ghifari Bopeng Kena Somasi PT Apollu Nusa Konstruksi soal Utang 1,3 Miliar

PT Apollu Nusa Konstruksi melayangkan surat tagihan dan somasi kepada PT Hapsari Nusantara Gemilang untuk…

14 jam ago

Jejak Harmonis Alam dan Tambang Emas Gosowong

Setiap 10 Agustus, Indonesia memperingati Hari Konservasi Alam Nasional sebagai momen refleksi pentingnya menjaga kelestarian…

15 jam ago

Kongsi Gigs dan Suara Perlawanan dari Right Chambers untuk 11 Warga Adat Sangaji

Kongsi Gigs: Music, Football, Culture di Ternate, Maluku Utara, bukan sekadar acara manggung. Acara ini…

17 jam ago

FORMAT PRAGA Serahkan Dokumen Laporan Mafia Tambang ke KPK

Perwakilan massa Aksi Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji (FORMAT PRAGA) akhirnya menyerahkan…

17 jam ago