Vaksin Hepatitis B Kosong, Anggota DPRD Malut Soroti Kinerja Kadinkes Halut dan Direktur RSUD

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Aksandri Kitong, kembali menyoroti buruknya kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Halmahera Utara dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

Hingga saat ini, vaksinasi Hepatitis B untuk bayi baru lahir di RSUD Tobelo tidak tersedia, meskipun vaksin tersebut telah tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.

Menurut Aksandri, pihak RSUD Tobelo tidak dapat mengambil vaksin tersebut karena terkendala biaya. Ia mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang sebentar lagi akan dilantik, Dr. Piet Hein Babua dan Dr. Kasman Hi Ahmad (Piet-Kace), untuk kelak mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Halut, Selpianus H. Kaya, serta Direktur RSUD Tobelo, dr. Janta Boni.

“Ini merupakan kegagalan Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara. Masalah sekecil ini saja tidak bisa diatasi,” ujar Aksandri kepada cermat, Rabu, 12 Maret 2025.

Ia menilai Dinkes Halmahera Utara seharusnya segera mengambil vaksin ke Sofifi, mengingat stok sudah tersedia di tingkat provinsi. Namun, Dinkes berdalih tidak memiliki anggaran untuk menjemput vaksin tersebut.

“Sampai setragis ini kah Pemda Halmahera Utara? Hanya karena alasan biaya transportasi, bayi-bayi yang baru lahir dibiarkan tanpa vaksin?” tegasnya.

Aksandri menambahkan bahwa sudah hampir satu bulan RSUD Tobelo kehabisan stok vaksin, yang berarti sudah banyak bayi lahir tanpa mendapatkan vaksinasi Hepatitis B. Padahal, biaya untuk mengambil vaksin dari provinsi hanya sekitar Rp2 juta.

“Kesehatan bayi baru lahir ini sangat penting. Masa untuk menjemput vaksin saja Dinkes dan RSUD tidak bisa mencari solusi? Seharusnya Dinkes berkolaborasi dengan RSUD, panggil direkturnya, cari jalan keluar bersama. Jangan direkturnya malah diam saja. Lucu sekali negeri ini jika dipimpin oleh orang-orang yang tidak kreatif,” kritiknya.

Aksandri menilai Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD hanya mau bekerja jika ada uang, padahal seharusnya mereka bisa sedikit berkorban demi pelayanan kesehatan masyarakat.

“Hanya Rp2 juta saja mereka tidak bisa tangani? Ini sangat memprihatinkan,” sesalnya.

Sebagai anggota DPRD Fraksi Demokrat, Aksandri meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang baru untuk lebih cepat mengevaluasi kepala-kepala OPD yang bekerja hanya untuk kepentingan pribadi.

“Saya meminta agar Bupati yang baru segera mengevaluasi pejabat seperti ini. Mereka hanya ingin keuntungan, tapi tidak mau berkorban untuk kepentingan rakyat. Jika masalahnya hanya biaya operasional, kenapa tidak diusahakan solusinya? Jangan sampai rakyat yang dirugikan,” pungkasnya.