Wabup Morotai Akan Pimpin Apel Perdana ASN Usai Dilantik

Wakil Bupati Pulau Morotai Rio C Pawane akan memimpin apel perdana di lingkungan pemerintahan daerah setempat pada Senin besok, 24 Februari 2025.

Apel ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemerintahan daerah dalam menyelaraskan program kerja yang telah dirancang Rusli-Rio yang baru saja dilantik.

“Untuk kesiapan apel perdana itu sebenarnya tidak ada persiapan yang spesial, biasa-biasa saja. Yang pasti kita mengalir saja,” ujarnya, Minggu, 23 Februari 2025.

Dalam apel ini, Rio akan menyampaikan sejumlah pesan penting termasuk arahan dari Bupati Rusli Sibua.

“Apa yang saya sampaikan nanti juga merupakan pesan dari Pak Bupati. Jadi ini momen bagi kita semua untuk mendengar langsung arah kebijakan ke depan,” tambahnya.

Rio menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib hadir dalam apel tersebut.

“Di hari Senin itu, semua ASN harus hadir, karena ada pesan-pesan penting yang akan disampaikan,” katanya.

Selain itu, kata dia, apel ini juga menjadi awal bagi evaluasi kinerja ASN dan pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Morotai. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melihat siapa saja yang benar-benar siap bekerja sama dengan kepemimpinan mereka.

Terkait pergantian pejabat OPD, ia bilang, bahwa saat ini mereka masih menunggu waktu yang tepat.

“Sebelumnya ada aturan enam bulan sebelum dan sesudah pemilihan baru bisa mengganti OPD. Tapi sekarang, Pak Mendagri bilang setelah dilantik, hak sepenuhnya diserahkan ke kepala daerah agar program cepat berjalan,” ungkapnya

Ia turut menegaskan pihaknya akan fokus menjalankan program-program yang telah dijanjikan, termasuk kebijakan anggaran yang lebih ketat.

“Untuk sementara, dana yang ada kita bekukan dulu, kecuali untuk gaji dan tunjangan. Selain itu, kita tahan dulu untuk evaluasi agar program Rusli Rio bisa berjalan tanpa mengganggu pembangunan yang ada,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa proyek pembangunan yang belum terlalu mendesak akan ditunda, sementara program prioritas akan segera dijalankan.

“Walaupun semua belum bisa terlaksana di tahun 2025 ini, setidaknya satu atau dua program bisa mulai berjalan. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah program Rp 2 juta itu, karena itu harus kita genjot di awal agar tidak ada anggapan pembohongan,” ucapnya.