Advetorial

Wamen ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah kepada Pelaku UMKM di Garut: Dorong Akses Permodalan dan Kesejahteraan

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangkaian kegiatan Lokomotif Akses Permodalan (LOKAMODAL) yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Garut, Kamis, 25 September 2025.

Dalam sambutannya, Wamen Ossy menekankan bahwa sertipikat tanah bukan sekadar dokumen legal, melainkan aset penting yang dapat menjadi modal usaha dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya sertipikat tanah yang sah dan diakui negara, kami berharap masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf hidup,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kepemilikan sertipikat tanah membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan formal, sehingga usaha mereka dapat tumbuh, naik kelas, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

“Bagi UMKM, sertipikat tanah bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan modal usaha. Inilah bagian dari upaya kami untuk mendorong sektor mikro menjadi lebih mandiri dan produktif,” tegas Wamen Ossy.

Program penataan aset, lanjutnya, dilakukan melalui pendekatan legal dan administrasi pertanahan yang tertib, agar tanah menjadi aset yang produktif. Salah satunya melalui program Redistribusi Tanah, legalisasi aset, serta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah lintas sektor.

Hingga tahun 2025, capaian program PTSL di Kabupaten Garut telah mencapai 10.694 bidang tanah. Sementara pada periode 2023–2024, sebanyak 1.320 sertipikat lintas sektor telah diserahkan kepada masyarakat.

Salah satu penerima sertipikat, Entang Taufik (52), pelaku usaha pakaian jadi asal Desa Sirnasari, mengaku bersyukur atas sertipikat yang diterimanya.

“Dulu saya tidak pernah membayangkan bisa punya sertipikat. Sekarang saya lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha karena hak atas tanah saya sudah jelas,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan oleh Hera Khoirunnisa (32), pemilik usaha grosir makanan ringan. Ia berencana memanfaatkan sertipikat tersebut sebagai jaminan untuk tambahan modal usaha.

“Alhamdulillah, saya sangat senang. Sertipikat ini akan saya gunakan untuk memperbesar usaha dagang saya,” tuturnya.

redaksi

Recent Posts

Jadi Tersangka, Dirut Perusda PT. TJM Taliabu Bantah Korupsi Rp 1,5 Miliar

Tersangka Direktur Utama (Dirut) PT. Taliabu Jaya Mandiri (TJM) HAK alias Hamka mengaku tidak korupsi…

7 jam ago

Konflik Belasan Tahun Berakhir, Sertipikat Redistribusi Tanah Buka Jalan Pemulihan Ekonomi Desa Soso

Sejak 2012, Desa Soso di Kabupaten Blitar menjadi lokasi konflik tanah berkepanjangan. Konflik terjadi antara…

7 jam ago

Mengapresiasi Bantuan Studi Mahasiswa Cetusan Pemda Halmahera Tengah

* OLEH AGUS HI JAMAL MAHSISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, PROF. DR HAMKA JAKARTA Pemerintah Daerah…

19 jam ago

PT Nusa Halmahera Minerals Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Dukungan Usaha Bebek Petelur

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui tim NHM Peduli terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di…

1 hari ago

BUMDES Soahukum Tingkatkan Ekonomi Desa Lewat Budidaya Ikan Nila Bantuan NHM

Kepala Desa Soahukum, Remer Hein Sinyiang, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada…

1 hari ago

WALHI Desak Pemerintah Cabut Status PSN di Maluku Utara

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Eksekutif Maluku Utara mendesak pemerintah mencabut sejumlah Program Strategis…

1 hari ago