Advetorial

Wamen Ossy Dorong Penguatan Peran Kepala Daerah dalam Gugus Tugas Reformasi Agraria

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin, 15 September 2025, menekankan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian persoalan agraria di daerah. GTRA sendiri dipimpin langsung oleh kepala daerah, baik bupati di tingkat kabupaten maupun gubernur di tingkat provinsi.

“Kami terus mendorong penguatan peran GTRA di daerah. Kami melihat adanya success story di daerah, seperti di Majalengka, di mana Plt. Bupati Majalengka saat itu berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare yang telah ditempati warga selama bertahun-tahun,” ungkap Wamen Ossy di Gedung Nusantara, Jakarta.

Hasil dari pelepasan kawasan hutan tersebut sangat signifikan. Lebih dari 1.600 kepala keluarga akhirnya memperoleh sertipikat hak atas tanah mereka secara resmi. Keberhasilan ini, menurut Wamen Ossy, merupakan bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan dalam percepatan Reforma Agraria.

“Kami percaya bahwa pengelolaan pertanahan di daerah tidak bisa lepas dari peran aktif kepala daerah. Maka dari itu, GTRA harus diperkuat dan dioptimalkan agar masyarakat di kawasan-kawasan yang selama ini belum tersentuh legalisasi bisa segera memperoleh hak hukumnya,” tutur Wamen Ossy.

Pengelolaan kawasan hutan itu sendiri, secara administratif merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan. Pelepasan kawasan hutan bisa terjadi karena ada masyarakat yang telah tinggal di atas kawasan hutan selama puluhan tahun tanpa memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Untuk itu, Wamen Ossy bukan hanya mengajak GTRA daerah ikut berkontribusi memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, namun ia juga mendorong sinergi dengan Kementerian Kehutanan.

“Kementerian ATR/BPN tidak bisa melakukan legalisasi hak atas tanah yang berada di kawasan hutan sebelum ada proses pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN.

Sebelumnya, dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid memaparkan rencana kerja aksi Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Selain Kementerian ATR/BPN, rapat ini juga diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Turut hadir, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

redaksi

Recent Posts

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

1 hari ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

2 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago

PT ANI di Halmahera Timur Diduga Gunakan Kendaraan Operasional Bermasalah

Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…

3 hari ago

Ternate Baru Tancap Gas Benahi Gerakan Literasi Era Digital

Pemerintah Kota Ternate mulai mendorong pembenahan fasilitas perpustakaan dan penguatan program literasi untuk meningkatkan minat…

3 hari ago