Ilustrasi Istimewa
Warga di Kecamatan Morotai Jaya, Pulau Morotai, Maluku Utara mengeluhkan kelangkaan minyak tanah bersubsidi sejak sepekan terakhir.
Tercatat, tujuh desa yakni Libano, Cempaka, Hapo, Titigoli, Sopi Majiko, Bere-Bere Kecil, dan Aru belum menerima pasokan sejak awal September 2025.
Anto, warga Desa Cempaka, menuturkan dirinya bersama warga lain terpaksa membeli minyak tanah di ibu kota Daruba dengan harga Rp12.000 – Rp13.000 per liter.
“Sudah seminggu ini kami di sini tidak dapat minyak tanah. Padahal jatah untuk Morotai Jaya kurang lebih 40 ton. Kami heran kenapa penyaluran bisa parah begini,” ujarnya, Rabu, 17 September 2025.
Hal senada juga diungkapkan Adam, warga Desa Hapo. Kata ia, hampir seluruh desa di Morotai Jaya merasakan hal yang sama.
“Sudah seminggu minyak tanah tidak ada. Katanya tanggal 9 September kemarin ada penyaluran, tapi sampai sekarang kami tidak terima,” ungkapnya.
Agil Bayau, seorang pengecer di Desa Hapo menyebut, sejak 9 September hingga kini belum ada distribusi minyak. Sementara, Henny Korejan, pengecer di Bere-Bere Kecil ini bilang, pasokan terakhir hanya datang tiga minggu lalu.
Disisi lain, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop Morotai, Aty, mengaku pihaknya belum menerima laporan dari pengecer terkait desa-desa yang belum dapat jatah.
“Torang belum dapat laporan dari pengecer, tapi saya coba konfirmasi ke pangkalan dulu,” kata dia singkat.
Diketahui, kuota BBM subsidi minyak tanah untuk Morotai Jaya ditetapkan sekitar 40 ton per bulan. Namun, realisasi penyaluran di lapangan diduga tidak sesuai dengan alokasi yang ditentukan Pemerintah Daerah, sehingga banyak warga tidak kebagian.
Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, kembali melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dana desa (DD) di Desa…
Tiga ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku…
Setiap daerah memiliki cara menikmati pertandingan sepak bola, tak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Orang Maluku…
Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, mulai mematangkan rencana pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan memanfaatkan…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari, memberikan materi tentang penyamaan persepsi dalam penanganan persoalan…
Sebanyak tiga ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau…