Pangkalan minyak tanah penerim BBM subsidi. Foto: Istimewa
Penjualan minyak tanah senilai Rp 10 ribu perliter di salah satu pangkalan Desa Sabatai Baru, Pulau Morotai, Maluku Utara menuai sorotan warga.
Harga tersebut dinilai melebihi Harga Eceran Tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp 6 ribu perliter.
M, salah satu warga Sabatai Baru, mengaku membeli minyak tanah di pangkalan tersebut dengan harga Rp10 ribu perliter. Ia awalnya mengira stok yang tersedia merupakan bagian dari kuota subsidi.
“Kemarin saya beli satu liter Rp10 ribu. Saya kira itu stok subsidi, tapi menurut yang jual itu bukan kuota untuk masyarakat,” ujarnya kepada cermat saat dikonfirmasi, Senin, 3 Maret 2026.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan lantaran minyak tersebut tetap dijual di lokasi pangkalan resmi. Warga pun mempertanyakan kejelasan status minyak yang beredar.
Ia bilang, jatah minyak tanah subsidi bagi masyarakat 10 liter per kepala keluarga (KK). Namun dalam praktiknya, kebutuhan rumah tangga selama sebulan dinilai tidak mencukupi.
“Karena tidak cukup, akhirnya saya beli lagi, tapi bukan harga subsidi Rp6 ribu melainkan Rp10 ribu,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Mely Pandey, pemilik pangkalan menyatakan minyak yang dijual Rp10 ribu perliter bukan berasal dari kuota subsidi.
“Itu bukan minyak pangkalan, saya beli di tobelo Rp8 ribu perliter untuk pemakaian pribadi. Saya jual itu karena mereka minta beli,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morotai Nomor 100.3.3.2/227/KPTS/PM/202t, HET minyak tanah di tingkat pangkalan untuk Kecamatan Morotai Selatan ditetapkan Rp6 ribu per liter.
Sejumlah pihak menilai, jika penjualan Rp10 ribu terjadi di lokasi pangkalan resmi, meski diklaim bukan kuota subsidi, kondisi itu berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa terjadi penjualan di atas HET.
Hujan disertai angin kencang menyebabkan satu unit rumah warga di Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai,…
Seorang wartawan media online TintaOne.com berinisial FS diduga menjadi korban salah tangkap oleh oknum anggota…
Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara meminta pemerintah daerah segera menetapkan leraturan bupati (Perbup)…
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola aparatur sipil negara. Bupati…
Kapal Motor (KM) Jolor 01 dilaporkan mengalami mati mesin di Perairan Pulau Miskin, Kabupaten Halmahera…
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate, Maluku Utara, memberikan imbauan kepada para pedagang takjil untuk tetap…