A Burnawan saat mengambil sumpah sebagai PJ Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara. Foto: Istimewa
Gerakan Aksi Mahasiswa (Geram) mendesak Pj Bupati Pulau Morotai, A Burnawan, segera menuntaskan 14 tuntutan rakyat. Tuntutan tersebut memuat masalah pembangunan hingga dugaan korupsi di Morotai.
Salah satu orator, Rifaldi Madjid menyampaikan 14 tuntutan ini merupakan hasil dari investigasi mereka di 88 desa. Ada potret ketidakadilan dan jauh dari kesejahteraan yang dirangkum.
[irp]
“Mulai dari masalah pendidikan, nelayan, petani, perdagangan, hingga kesejahteraan buruh,” ucap Rifaldi saat demo di Kantor Bupati setempat, Kamis, 30 Menit 2024.
Morotai yang kita dikenal sebagai pulau terluar di Indonesia, kata dia, masih merangkum potret kesenjangan bagi para nelayan di sana. Kebijakan pemerintah terhadap nelayan pun dinilai tak berdampak.
[irp]
“Padahal menurut UU no 25 tahun 1992 pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran yang mana mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat,” tuturnya.
Berikut 14 tuntutan rakyat yang disampaikan Geram:
[irp]
1. Hadirkan transportasi laut untuk siswa Saminyamau.
2. Aktifkan koperasi nelayan di 88 desa.
3. Inspektorat segera tuntaskan kasus dana bumdes desa Korago dan Sabatai baru.
4. Pj Bupati segera evaluasi kadis Perindagkop, Perhubungan, Pendidikan, Disnaker, Kesehatan, dan Pertanian.
5. Hadirkan home industri lokal.
6. Mempertanyakan kehadiran perusda.
7. Segera tuntaskan air bersih di Desa Pandanga, Juanga, Mandiri, Joubela, Totodoku, Unipas dan RSUD Ir Soekarno.
8. Polres dan Kejari segera periksa 9 sub agent minyak tanah.
[irp]
9. Segera tuntaskan jalan alternatif di Desa Waringin.
10. Hentikan inpor barito.
11. Aktifkan Bumdes pengelola komoditas kopra.
12. Tuntaskan sengketa pilkades di 5 desa dan segera dilantik.
13. Segera aktifkan BBM subsidi nelayan.
14. Dinas Pertanian harus meningkatkan produktifitas.
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…
Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim dengan mematangkan penerapan skema…