Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pinjaman daerah ke Bank Maluku - Maluku Utara di Gedung DPRD Pulau Taliabu. Foto: La Ode Hizrat Kasim/cermat
Dua anggota DPRD fraksi Golkar di Pulau Taliabu, Maluku Utara, memilih walk out saat paripurna pembentukan Pansus terkait kasus pinjaman daerah sebesar Rp.115 Miliar di Bank Maluku-Malut.
Kedua anggota DPRD itu yakni Ibrahim Laimu dan Erikson Tomhisa. Rapat tersebut lantas dihentikan lantaran tidak mencapai quorum atau keputusan yang diambil tidak memenuhi syarat.
Wakil Ketua I DPRD Pulau Taliabu Sukardinan Budaya mengatakan, sikap kedua anggota fraksi Golkar ini merupakan hak politik karena DPRD merupakan lembaga politik.
“Bagi saya itu adalah hak politik. Karena ini adalah lembaga politik. Soal mereka tidak mengikuti paripurna maka itu hak mereka,” kata Sukardinan kepada cermat, Rabu, 9 Juli 2025.
Ia bilang, rapat pembentukan Pansus 115 miliar tersebut harus mencapai quorum. Ketika sudah mencapai quorum maka akan diputuskan sesuai kesepakatan musyawarah.
“Saya juga tidak tau apa alasan mereka sehingga tidak mengikuti pembentukan pansus 115 Miliar dan itu adalah hak mereka,” ujarnya.
Untuk memenuhi quorum, kata Sukardinan, minimal harus 1/2. Sementara yang hadir dalam pembentukan pansus 115 Miliar hanya 9 dari 20 anggota DPRD Pulau Taliabu.
“Jadi, kalau sudah memenuhi quorum maka kita lanjutkan. Setuju dan tidaknya pembentukan pansus itu atas kesepakatan quorum,” jelasnya.
Ia mengaku merasa geram atas tindakan kedua anggota Fraksi Golkar itu, lantaran lembaga DPRD Pulau Taliabu telah disinggung beberapa tahun ini berulang kali atas pinjaman daerah sebesar 115 Miliar.
“Ini juga bahaya bagi kita di lembaga DPRD ini. Pasalnya, kita dituduh ada kongkalikong bersama Pemda setempat atas pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar. Dan soal dua anggota Fraksi Golkar adalah hak politik mereka,” tutupnya.
___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Oleh: Handi Andrian Sepasang pengantin berjalan pelan di tengah jalan desa yang bersih dan rapi.…
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Galela Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Desa Roko,…
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara memeriksa sejumlah petinggi PT Semarak Nusantara Patria…
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Jhon Tiala, angkat bicara terkait keluhan nelayan…
Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, resmi menjalani pemeriksaan polisi buntut laporan dari…
Puluhan nelayan Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar unjuk rasa di depan kantor bupati setempat pada…