Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pinjaman daerah ke Bank Maluku - Maluku Utara di Gedung DPRD Pulau Taliabu. Foto: La Ode Hizrat Kasim/cermat
Dua anggota DPRD fraksi Golkar di Pulau Taliabu, Maluku Utara, memilih walk out saat paripurna pembentukan Pansus terkait kasus pinjaman daerah sebesar Rp.115 Miliar di Bank Maluku-Malut.
Kedua anggota DPRD itu yakni Ibrahim Laimu dan Erikson Tomhisa. Rapat tersebut lantas dihentikan lantaran tidak mencapai quorum atau keputusan yang diambil tidak memenuhi syarat.
Wakil Ketua I DPRD Pulau Taliabu Sukardinan Budaya mengatakan, sikap kedua anggota fraksi Golkar ini merupakan hak politik karena DPRD merupakan lembaga politik.
“Bagi saya itu adalah hak politik. Karena ini adalah lembaga politik. Soal mereka tidak mengikuti paripurna maka itu hak mereka,” kata Sukardinan kepada cermat, Rabu, 9 Juli 2025.
Ia bilang, rapat pembentukan Pansus 115 miliar tersebut harus mencapai quorum. Ketika sudah mencapai quorum maka akan diputuskan sesuai kesepakatan musyawarah.
“Saya juga tidak tau apa alasan mereka sehingga tidak mengikuti pembentukan pansus 115 Miliar dan itu adalah hak mereka,” ujarnya.
Untuk memenuhi quorum, kata Sukardinan, minimal harus 1/2. Sementara yang hadir dalam pembentukan pansus 115 Miliar hanya 9 dari 20 anggota DPRD Pulau Taliabu.
“Jadi, kalau sudah memenuhi quorum maka kita lanjutkan. Setuju dan tidaknya pembentukan pansus itu atas kesepakatan quorum,” jelasnya.
Ia mengaku merasa geram atas tindakan kedua anggota Fraksi Golkar itu, lantaran lembaga DPRD Pulau Taliabu telah disinggung beberapa tahun ini berulang kali atas pinjaman daerah sebesar 115 Miliar.
“Ini juga bahaya bagi kita di lembaga DPRD ini. Pasalnya, kita dituduh ada kongkalikong bersama Pemda setempat atas pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar. Dan soal dua anggota Fraksi Golkar adalah hak politik mereka,” tutupnya.
___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara nonaktif, Yudhitya Wahab, mendatangi Direktorat Reserse…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara kembali meraih apresiasi tingkat nasional atas komitmennya dalam…
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan kewajiban keuangan daerah…
Oleh: Salman Alfariziz* PERJUANGAN Reformasi tahun 1998 yang dilakukan oleh rakyat dengan semangat dan…
Masyarakat Pulau Morotai, Maluku Utara kini makin dimudahkan dalam mengakses layanan kepolisian. Jika membutuhkan bantuan…
Polres Halmahera Barat, Maluku Utara, menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi terkait dugaan pemotongan anggaran…