Categories: News

2 Anggota DPRD Taliabu Fraksi Golkar “Walk Out” saat Rapat Pembentukan Pansus

Dua anggota DPRD fraksi Golkar di Pulau Taliabu, Maluku Utara, memilih walk out saat paripurna pembentukan Pansus terkait kasus pinjaman daerah sebesar Rp.115 Miliar di Bank Maluku-Malut.

Kedua anggota DPRD itu yakni Ibrahim Laimu dan Erikson Tomhisa. Rapat tersebut lantas dihentikan lantaran tidak mencapai quorum atau keputusan yang diambil tidak memenuhi syarat.

Wakil Ketua I DPRD Pulau Taliabu Sukardinan Budaya mengatakan, sikap kedua anggota fraksi Golkar ini merupakan hak politik karena DPRD merupakan lembaga politik.

“Bagi saya itu adalah hak politik. Karena ini adalah lembaga politik. Soal mereka tidak mengikuti paripurna maka itu hak mereka,” kata Sukardinan kepada cermat, Rabu, 9 Juli 2025.

Ia bilang, rapat pembentukan Pansus 115 miliar tersebut harus mencapai quorum. Ketika sudah mencapai quorum maka akan diputuskan sesuai kesepakatan musyawarah.

“Saya juga tidak tau apa alasan mereka sehingga tidak mengikuti pembentukan pansus 115 Miliar dan itu adalah hak mereka,” ujarnya.

Untuk memenuhi quorum, kata Sukardinan, minimal harus 1/2. Sementara yang hadir dalam pembentukan pansus 115 Miliar hanya 9 dari 20 anggota DPRD Pulau Taliabu.

“Jadi, kalau sudah memenuhi quorum maka kita lanjutkan. Setuju dan tidaknya pembentukan pansus itu atas kesepakatan quorum,” jelasnya.

Ia mengaku merasa geram atas tindakan kedua anggota Fraksi Golkar itu, lantaran lembaga DPRD Pulau Taliabu telah disinggung beberapa tahun ini berulang kali atas pinjaman daerah sebesar 115 Miliar.

“Ini juga bahaya bagi kita di lembaga DPRD ini. Pasalnya, kita dituduh ada kongkalikong bersama Pemda setempat atas pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar. Dan soal dua anggota Fraksi Golkar adalah hak politik mereka,” tutupnya.

___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim

cermat

Recent Posts

Memotret Jejak Kebangsaan di Pulau Hiri

Oleh: Wawan Ilyas*   ORANG-ORANG Hiri sejak lama terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika…

8 jam ago

Pemerintah Tegaskan Cabut Izin Galian C di Ternate yang Langgar Aturan

Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara menegaskan akan mencabut izin penambangan batuan atau galian c yang…

10 jam ago

Wakil Ketua Komisi IV DPR Soroti Minimnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Pembangunan Nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. Panggah Susanto, menyoroti rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap…

17 jam ago

Penjelasan Ahli Soal Curah Hujan Tinggi di Wilayah Malut, Ini Penyebabnya

Maluku Utara menjadi wilayah yang memiliki intensitas curah hujan tinggi beberapa pekan terakhir. Ketua Forum…

21 jam ago

Pentingnya Perlindungan Pengetahuan Tradisional Indonesia dalam HAKI

Penulis: Dafri Samsudin (0702624008) Mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia INDONESIA sebagai negara…

22 jam ago

Belasan Sekolah di Morotai Kembali Diaktifkan Usai Vakum

Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, kembali mengaktifkan belasan sekolah yang sempat ditutup. Totalnya terdapat…

1 hari ago