Proses penutupan bangunan rumah yang tak memiliki izin membangun di area PLTD, Kota Ternate. Foto: Istimewa
Sekretaris Dinas PUPR Kota Ternate, Maluku Utara, Bambang Maradjabesy, mengaku saat ini telah menutup sejumlah rumah warga yang tak memiliki izin membangun di area belakang gedung PLTD Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan.
“Jadi kami (PUPR) ada menghentikan bangunan tanpa izin pada kawasan yang bukan milik warga di Kelurahan Kayu Merah, pasnya di belakang gedung PLTD,” kata Bambang Maradjabesy, kepada cermat, Sabtu (2/10).
Ia bilang, di area tersebut sesuai tata ruang tidak untuk hunian masyarakat. Bahkan yang sudah sementara membangun sekitar 20 rumah juga tak memiliki sertifikat lahan, serta sebanyak 10 kavling sebagian sudah mendirikan fondasi rumah.
Lahan atau tanah tersebut diakuinya masih dari bagian milik negara dan akan dikembangkan oleh pihak PLTD.
“Area tersebut juga sebagai jalur kabel untuk distribusi PLTU di Kelurahan Rum, Kota Tidore Kepulauan. Sehingga secara otomatis bangunan yang ada sekitar situ dan aktivitas warga bisa berdampak sampai ke pasokan listrik Ternate-Tidore,” ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya mengambil langkah penutupan area tersebut karena sebelumnya sudah pernah melakukan teguran secara tertulis. Apalagi aktivitas di area tersebut sudah berjalan tiga tahun ini.
“Jadi kami sudah sampaikan surat lanjutan lagi untuk dipanggil kembali para warga ini untuk pertemuan di kantor Lurah Kayu Merah. Tapi pelarangan membangun sudah terealisasi di lapangan, hanya tinggal dibicarakan dengan pihak kelurahan, agar secapatnya bongkar dan warga ini dipindahkan tempat tinggalnya,” jelasnya.
Ia mengatakan, Pemkot Ternate juga akan segera menyurati ke pihak BPN Ternate, supaya tak mengeluarkan sertifikat lahan tersebut.
“Hal ini juga sudah ada rapat dan evaluasi secara bersama oleh kami dengan Wali Kota Ternate, agar supaya Pak Wali Kota juga bisa mendengarkan langsung kejadian di belakang kantor PLTD Kayu Merah,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Ternate menyatakan terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia…
Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menjalankan berbagai program strategis sepanjang tahun 2026 yang difokuskan pada…
Kasus HIV/AIDS di Pulau Morotai, Maluku Utara kembali mengalami peningkatan pada 2026. Rumah Sakit Umum…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari, membuktikan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi tanpa…
Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate resmi menerima bantuan satu ekor sapi hewan kurban dari Presiden Republik…
Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Arif Budiman, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah…