Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray, menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam oleh tim penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Pemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi penerimaan tunjangan operasional dan rumah tangga sebesar Rp 60 juta per bulan yang diduga diterima seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara selama masa jabatan 2019–2024.
Berdasarkan pantauan cermat, Ikbal tiba di Kantor Kejati Maluku Utara pada Selasa, 28 Oktober 2025 sekitar pukul 12.57 WIT. Ia langsung menuju ruang penyelidik Pidsus di lantai dua. Sekitar pukul 18.19 WIT, Ikbal terlihat meninggalkan gedung tersebut. Artinya, ia dimintai keterangan selama kurang lebih lima jam.
Ikbal datang menggunakan mobil Fortuner hitam dan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna cokelat. Ia tampak dikawal ajudan dan sopir pribadinya.
Saat ditemui awak media setelah pemeriksaan, Ikbal enggan memberikan banyak komentar. Ia hanya meminta agar wartawan menanyakan langsung kepada pihak Kejati Maluku Utara.
“Tanya saja ke penyidik,” ujar Ikbal singkat sambil menuju mobilnya yang terparkir di lobi Kantor Kejati Maluku Utara.
Ketika disinggung soal kedatangannya, politisi Partai Golkar itu mengaku hanya datang untuk berkoordinasi dan membantah bahwa dirinya menjalani pemeriksaan resmi oleh tim Pidsus.
“Hanya koordinasi,” katanya singkat sebelum menaikkan kaca mobil dan meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Utara membenarkan kedatangan Ketua DPRD tersebut.
“Benar, hanya permintaan klarifikasi saja. Masih dalam tahap penyelidikan,” ungkapnya.
Namun, Kasi Penkum enggan membeberkan lebih jauh mengenai materi klarifikasi. Ia menegaskan bahwa proses masih dalam tahap penyelidikan, sehingga detail kasus belum dapat disampaikan ke publik.