Sekertaris DPRD Kota Ternate, Aldy Ali. Foto: Istimewa
Pemerintah Kota Ternate melalui sekertariat DPRD mengalokasikan anggaran belanja baju dinas DPRD senilai Rp500 juta lebih untuk tahun 2025.
Baju dinas yang diperuntukkan bagi 30 anggota DPRD Ternate itu terdiri dari satu pasang PSH, PSR, PSL, PDH dan baju adat (sadaria dan tuala).
Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldy Ali mengatakan pengadaan baju dinas ini merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
[irp]
“Baju dinas itu hak anggota DPRD yang diatur dalam perundang-undangan dan daerah wajib untuk menyediakan. Seluruh Anggota DPRD di Indonesia setiap tahun dianggarkan baju dinas,” ujar Aldy saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 01 Juli 2025.
Selain pengadaan baju dinas, Aldy mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga wajib menyiapakan transportasi dan layanan kesehatan untuk anggota DPRD.
“Jadi ada beberapa hak yang diatur, termasuk hak medical check up atau pemeriksaan kesehatan, protokoleran, tunjangan transporatasi, dan juga hak baju dinas,” jelasnya.
[irp]
Untuk efisiensi anggaran yang saat ini tengah diberlakukan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran Kemendagri nomor: 900/833/SJ, Aldy bilang, ini tidak mempengaruhi pengadaan anggaran baju dinas tersebut.
“Jadi efisiensi anggaran itu hanya menyasar program kegiatan yang ada sub menunya, misalnya perjalanan dinas, ATK, terus biyaya pemeliharaan yang belum bersifat urgen. Sementara baju dinas itu hak anggota DPRD,” tambahnya.
[irp]
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…
Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…