Anggota DPRD Aksandri Minta Pemda Halut Lunasi Tunggakan Belasan Miliar ke BPJS

Anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong menyoroti bobroknya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara. Sebab, hingga saat ini, masih banyak masalah yang ditinggalkan 2 bulan sebelum masa berakhir.

Pemda Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ir. Frans Manery dan Wakil Bupti Muhclis Tapi Tapi rupanya tidak membayar hutang ke BPJS sehingga berdampak negatif kepada pelayanan kesehatan masyarakat.

“Per 1 Januari BPJS tidak lagi bekerja sama dengan Pemda alias putus kontrak akibat hutang Pemda yang terlampau lama dan bertumpuk. Sudah di atas 18 miliar hutang Pemda kepada BPJS. Bupati sebagai pemimpin harus bertanggungjawab dengan keadaan ini,” ungkapnya, Senin, 6 Januari 2025.

Sandri menambahkan, pemutusan kontrak ini membuat masyarakat menerima dampak langsung. Terutama masyarakat yang datang ke puskesmas mulai hari ini telah dilayani sebagai pasien umum.

“Ini sudah keterlaluan karena menyangkut nyawa manusia, kalau orang susah tidak mampu kira-kira bagaimana? Mereka akan berfikir berdiam di rumah dan tidak perlu berobat. Pasrah,” ucapnya.

Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat ini bilang, Pemda Halmahera Utara harus bertanggung jawab. Karana kesehatan adalah urusan yang paling dasar. Masyarakat sehat dulu baru bisa beraktivitas.

“Kalau jaminan kesehatan di masyarakat tidak ada, bagaimana mereka bisa beraktivitas dengan baik? Dan ini, menurut saya, salah 1 kemunduran kabupaten Halmahera Utara dalam bidang pelayanan kesehatan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah ini,” tegasnya.

Mantan Kepala Puskesmas Tobelo Barat ini menambahkan, jika masyarakat sakit dan harus pembiayaannya besar, mereka tidak akan datang ke RSUD Tobelo.

“Kalau orang sakit banyak dan rata-rata harus membayar dengan jumlah besar. Sudah, kalau dia sakit hanya sekali. Tetapi kalau dia harus bolak-balik Puskesmas dan RSUD berulang-ulang, kontrol, ambil obat dan semua bayar, dipastikan orang akan malas lagi berobat karena keadaan ekonomi,” akuinya.

Sandri mengungkapkan BPJS sangat membantu masyarakat, baik itu kelas bawah menengah maupun kelas atas. Tetapi kalangan masyarakat kelas atas BPJS mandiri mereka bayar iuran tiap bulan, tetapi kalau kelas bawah, bagaimana?

“Masyarakat tidak mampu. Mereka berharap dan bergantung pada pemerintah. Di situlah peran pemerintah hadir memberikan mereka solusi dan rasa nyaman dalam program pelayanan kesehatan, dan salah 1 kunci sukses pelayanan yang maksimal menjangkau masyarakat yang betul-betul dirasakan adalah berobat gratis lewat kerja sama dengan BPJS. Karana itu hutang ke BPJS harus dibayar,” pungkasnya.