Deklarasi oleh Bawaslu Pulau Morotai. Foto: Aswan/cermat
Bawaslu Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar deklarasi tolak uang dan politisasi sara dalam menyongsong Pilkada serentak 2024.
Deklarasi yang menghadirkan para Paslon Pilkada tersebut dipusatkan di Taman Kota Daloha, Morotai Selatan, pada Minggu, 17 November 2024.
Ketua Bawaslu Morotai, Ramla Molle mengatakan, deklarasi ini merupakan upaya pencegahan pihaknya jelang masa tenang Pilkada, sesuai dengan rilis kerawanan pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, Ramla turut mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat memilih dengan penuh tanggung jawab.
“Kami mengimbau dan berharap mari torang samua masyarakat Morotai jangan hanya membebankan persoalan penyelenggaraan Pilkada ini kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tetapi penuh dengan kesadaran semua,” katanya.
Melalui Pilkada, kata dia, perlu ditunjukkan bahwa warga Morotai menjunjung tinggi asas keadilan dan menginginkan Pilkada bermartabat. “Bersama bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu di Pulau Morotai,” cetusnya.
Pj Bupati Morotai, Burnawan mengatakan, deklarasi tersebut memiliki makna penting bagi semua pihak terutama dalam upaya menjaga marwah dan integritas demokrasi.
“Proses demokrasi merupakan kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Morotai,” ujarnya.
Ia bilang, tahun ini menjadi momen menunjukkan bahwa Pulau Morotai adalah daerah yang menghargai nilai-nilai demokrasi yang berkualitas.
“Saya ingin menekankan beberapa poin penting kepada kita semua, yang pertama jadilah pemilih yang cerdas sebagai masyarakat yang berdaulat. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan penuh tanggung jawab. Hindari politik uang yang hanya akan merusak integritas kita sebagai bentuk politisasi,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara menargetkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak…
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Sula, Maluku Utara dikabarkan mengunjungi Kabupaten Pulau Taliabu guna mempercepat…
Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Perubahan APBD 2026 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp988,83 miliar, naik…
Polda Maluku Utara menegaskan personelnya tidak menggunakan peluru tajam dalam operasi pengamanan protes dan penangkapan…
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman meminta masyarakat tidak terprovokasi menyusul pengamanan sejumlah warga…
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate memperbaiki 75 titik penerangan jalan umum (PJU) yang mengalami gangguan…