BK DPRD Minta Wali Kota Ternate Evaluasi Pimpinan OPD yang Absen saat Paripurna

Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara tidak hadir dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ke III tahun 2025 dan pembukaan masa sidang ke I tahun 2025-2026.

Pantauan kru cermat, dari 58 kursi yang disediakan, hanya 29 kursi yang terisi. Padahal sebelum paripurna ini dilangsukan terlebih dahulu Sekertariat DPRD Kota Ternate telah melayangkan undangan ke sejumlah OPD dan Camat.

” Untuk undangan kegiatan paripurna hari ini telah didistribusikan kepada seluruh pimpinan OPD. Konfirmasi kehadiran dilakukan H-2 atau H-1 melalui Kepala Bagian Humas dan grup internal OPD. Proses distribusi ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ungkap Sekertaris DPRD Kota Ternate, Aldy Ali usai paripurna, Rabu, 17 September 2025.

Aldy mengatakan, jika pihaknya akan mengkroscek daftar hadir para pimpinan OPD saat paripurna.

“Meskipun sebagian besar OPD diwakili oleh perwakilannya, daftar hadir akan diperiksa untuk mengidentifikasi OPD yang tidak hadir. Kehadiran OPD ditekankan oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai indikator keaktifan dan tanggung jawab,” tambahnya.

Merespons ketidakhadiran pimpinan OPD ini, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate, Muslim Sahil mengaku prihatin dengan banyaknya kepala OPD yang tidak hadir ketika rapat paripurna.

“Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman harus segera mengevaluasi para Kadis yang sering absen saat rapat paripurna,” tegas Muslim.

Muslim menilai, ketidakhadiran kepala OPD ini lantaran yang hadir dalam rapat paripurna bukan Wali Kota Ternate, tapi Wakil Wali Kota Ternate.

“Jangan karena pak Wakil Wali Kota yang hadir bukan Wali Kota terus kepala OPD juga tidak ikut hadir. Jadi kepala OPD yang absen ini harus dievaluasi,” tambahnya.